Pemerintah Belanda memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi yang ditujukan untuk menjamin kualitas pendidikan tinggi di Belanda. Kebijakan baru yang disebut ”kode etik”, memberikan jaminan bagi siswa asing bahwa prosedur seleksi dan penerimaan telah memenuhi standar yang disyaratkan. Kode etik ini juga memberikan perlindungan dan jaminan kualitas bagi siswa asing, karena hanya universitas atau institusi yang telah menandatangani ”kode etik” yang diijinkan menerima siswa asing untuk studi di Belanda.
”Dengan kode etik ini, siswa asing termasuk siswa Indonesia akan memperoleh jaminan bahwa program yang dipilihnya telah memperoleh akreditasi dari pemerintah Belanda. Kode etik menuntut universitas untuk memberikan layanan terbaik bagi siswa asing dalam berbagai hal seperti standar akademis, kelengkapan informasi yang tersedia, petunjuk dan bimbingan yang benar, pengenalan budaya hingga persiapan keberangkatan. Perhatian khusus juga diberikan berkaitan dengan kedatangan pertama di Amsterdam, akomodasi dan hal-hal teknis seperti soal kedisiplinan, metode pengajaran dan penilaian yang berlaku selama masa studi,” demikian Ad de Leew, Direktur Netherlands Education Centre (NEC).
Fokus ”kode etik” pada pentingnya kualitas membuat pemerintah Belanda menjamin bahwa visa studi di Belanda hanya akan diberikan kepada siswa yang mendaftar di universitas yang telah menandatangani ”kode etik”. Daftar universitas yang telah menandatangani ”kode etik” dapat dilihat langsung oleh melalui website www.internationalstudy.nl. Universitas yang ada dalam daftar tersebut menawarkan program studi internasional yang telah terakreditasi. Komite nasional beranggotakan wakil-wakil dari organisasi pendidikan tinggi di Belanda telah dibentuk untuk mengawasi jalannya kebijakan atau kode etik ini.
Ad menambahkan,”Kode etik mengatur standar persyaratan minimum bagi semua siswa asing yang ingin studi di Belanda. Hal ini untuk memastikan agar setiap siswa dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Persyaratan ini diantaranya adalah nilai kemampuan bahasa Inggris untuk calon siswa program S1 dan S2 adalah TOEFL 550 atau IELTS 6.”
”Kode etik” yang berlaku sejak bulan Mei 2006, merupakan hasil kerja sama antara Kementrian Pendidikan, Budaya dan Ilmu Pengetahuan dengan Kementrian Luar Negeri, Kementrian Kehakiman Belanda serta beberapa organisasi yang didanai oleh Kementrian Pendidikan, Budaya dan Ilmu Pengetahuan Belanda, termasuk NUFFIC di dalamnya.
Tampilkan postingan dengan label pendidikan tinggi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pendidikan tinggi. Tampilkan semua postingan
Minggu, 24 Mei 2009
Sabtu, 16 Mei 2009
Sekolah Dilibatkan dalam Sosialisasi Pemilu 2009
Senin, 16 Maret 2009 | 19:48 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekolah dan perguruan tinggi dilibatkan untuk menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu 2009. Sosialisasi Pemilu di jenjang SMA/SMK/MA dan perguruan tinggi ini dimaksudkan supaya sekitar 50 juta pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar.
Kesepakatan untuk melibatkan sekolah dan perguruan tinggi dalam sosialisasi Pemilu itu dituangkan dalam nota kesepahamana antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Penandatangan nota kesepahaman tentang kerjasama kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu itu dilakukan Ketua KPU A Hafiz Anshary dan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo di Jakarta, Senin (16/3).
Hafiz menjelaskan sosialisasi Pemilu di kalangan siswa dan mahasiswa ini bukan sekadar memaparkan pelaksanaan teknis Pemilu anggota DPRD provinsi dan kota/kabupaten, DPR, DPD, dan Presiden yang berbeda dari pelaksanaan sebelumnya. "Yang penting juga memotivasi para pelajar dan mahasiswa yang sudah punya hak pilih itu untuk bisa menggunakannya. Pemilu tidak boleh dianggap sebagai kegiatan rutin lima tahunan saja. Tetapi Pemilu harus dianggap juga sebagai momentum perubahan bangsa untuk maju ke depan," kata Hafiz.
Menurut Hafiz, sosialisasi Pemilu di lembaga pendidikan ini tidak melanggar aturan. Sosialisasi ini tetap dinilai tidak terlambat sebab pelaksanaannya dibutuhkan juga hingga menyiapkan pemilih pemula dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. "Yang tidak diperbolehkan adalah kampanye partai politik, kecuali ada izin atau kesepakatan dari sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan," tegas Hafiz.
Bambang Sudibyo mengatakan sosialisasi Pemilu ini merupakan bagian dari pendidikan. Karena itu, Depdiknas mendukung kerja sama dengan KPU untuk bisa membantu pemilih pemula yang ada di jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi untuk tidak bingung dengan masalah teknis dan nonteknis pelaksanaan Pemilu, termasuk juga banyaknya parpol yang terlibat sebagai peserta Pemilu.
Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, mengatakan sosialisasi pemilu di kampus-kampus dapat menggunakan dana yang alokasi unit kegiatan mahasiswa yang sudah dikucurkan pemerintah. Pemanfaatan dana ini sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi kepada masyarakat.
Selain sosialisasi di dalam kampus, perguruan tinggi juga terlibat dalam sosialisasi Pemilu ke masyarakat, terutama di pedesaan. Dengan adanya kuliah kerja nyata (KKN) tematik yang dilakukan sejumlah perguruan tinggi, salah satunya diwujudkan dalam bentuk KKN Sosialisasi Pemilu.
Selain membantu sosialisasi Pemilu di lingkungan lembaga pendidikan, Depdiknas juga menyatakan kesepakatan untuk membantu KPU dalam mengecek dan mengklarifikasi keabsahan ijazah dari calon legislatif atau presiden dan wakil presiden. "Jika ada laporan soal ijazah atau surat tanda lulus yang dinilai meragukan, kami siap untuk bisa menelitinya. Di tingkat pendidikan tinggi, perguruan tinggi dan Kopertis sanggup untuk bisa membantu apakah ijazah itu asli atau tidak," kata Fasli.
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekolah dan perguruan tinggi dilibatkan untuk menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu 2009. Sosialisasi Pemilu di jenjang SMA/SMK/MA dan perguruan tinggi ini dimaksudkan supaya sekitar 50 juta pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar.
Kesepakatan untuk melibatkan sekolah dan perguruan tinggi dalam sosialisasi Pemilu itu dituangkan dalam nota kesepahamana antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Penandatangan nota kesepahaman tentang kerjasama kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu itu dilakukan Ketua KPU A Hafiz Anshary dan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo di Jakarta, Senin (16/3).
Hafiz menjelaskan sosialisasi Pemilu di kalangan siswa dan mahasiswa ini bukan sekadar memaparkan pelaksanaan teknis Pemilu anggota DPRD provinsi dan kota/kabupaten, DPR, DPD, dan Presiden yang berbeda dari pelaksanaan sebelumnya. "Yang penting juga memotivasi para pelajar dan mahasiswa yang sudah punya hak pilih itu untuk bisa menggunakannya. Pemilu tidak boleh dianggap sebagai kegiatan rutin lima tahunan saja. Tetapi Pemilu harus dianggap juga sebagai momentum perubahan bangsa untuk maju ke depan," kata Hafiz.
Menurut Hafiz, sosialisasi Pemilu di lembaga pendidikan ini tidak melanggar aturan. Sosialisasi ini tetap dinilai tidak terlambat sebab pelaksanaannya dibutuhkan juga hingga menyiapkan pemilih pemula dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. "Yang tidak diperbolehkan adalah kampanye partai politik, kecuali ada izin atau kesepakatan dari sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan," tegas Hafiz.
Bambang Sudibyo mengatakan sosialisasi Pemilu ini merupakan bagian dari pendidikan. Karena itu, Depdiknas mendukung kerja sama dengan KPU untuk bisa membantu pemilih pemula yang ada di jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi untuk tidak bingung dengan masalah teknis dan nonteknis pelaksanaan Pemilu, termasuk juga banyaknya parpol yang terlibat sebagai peserta Pemilu.
Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, mengatakan sosialisasi pemilu di kampus-kampus dapat menggunakan dana yang alokasi unit kegiatan mahasiswa yang sudah dikucurkan pemerintah. Pemanfaatan dana ini sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi kepada masyarakat.
Selain sosialisasi di dalam kampus, perguruan tinggi juga terlibat dalam sosialisasi Pemilu ke masyarakat, terutama di pedesaan. Dengan adanya kuliah kerja nyata (KKN) tematik yang dilakukan sejumlah perguruan tinggi, salah satunya diwujudkan dalam bentuk KKN Sosialisasi Pemilu.
Selain membantu sosialisasi Pemilu di lingkungan lembaga pendidikan, Depdiknas juga menyatakan kesepakatan untuk membantu KPU dalam mengecek dan mengklarifikasi keabsahan ijazah dari calon legislatif atau presiden dan wakil presiden. "Jika ada laporan soal ijazah atau surat tanda lulus yang dinilai meragukan, kami siap untuk bisa menelitinya. Di tingkat pendidikan tinggi, perguruan tinggi dan Kopertis sanggup untuk bisa membantu apakah ijazah itu asli atau tidak," kata Fasli.
Penurunan Anggaran Berdampak pada Pendidikan Tinggi
Jumat, 1 Mei 2009 | 21:10 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Penurunan anggaran pendidikan berdampak besar bagi perguruan tinggi yang selama ini mutu dan daya tampungnya masih sangat terbatas. Terutama berpengaruh pada kegiatan penelitian yang ikut menentukan kualitas perguruan tinggi.
"Pengembangan ilmu dan penelitian yang umumnya dilakukan di lembaga pendidikan tinggi membutuhkan biaya besar. Jika ilmu pengetahuan tidak berkembang, budaya tidak berkembang," kata Direktur Institute of Education Reforms Utomo Dananjaya, Jumat (1/5).
Seperti diwartakan sebelumnya, anggaran pendidikan tahun 2010 ditargetkan senilai Rp 195,636 triliun atau berkurang Rp 11,7 triliun dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 207,413 triliun.
Dengan anggaran Rp 195,636 triliun, anggaran pendidikan 2010 setara dengan 20,6 persen dari total RAPBN 2010. Anggaran pendidikan tahun 2009 sebesar 21 persen dari APBN. Anggaran tahun depan difokuskan untuk pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat.
Utomo mengatakan, sepanjang pemerintah menghindari memberikan anggaran pendidikan memadai, peningkatan mutu dan akses tetap terhambat. Dia berpandangan, kondisi itu bukan karena pemerintah tidak mempunyai dana, melainkan komitmen terhadap pengembangan ilmu dan budaya sangat rendah.
Padahal, tanpa pembangunan pendidikan yang serius, sangat sulit mengejar peradaban yang tinggi. "Paradigma penguasa dan elite politik dalam melihat pendidikan yang mesti diubah," ujarnya.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo mengatakan, Jumat, sangat prihatin dan menyesalkan adanya kemungkinan penurunan anggaran pendidikan tersebut.
Menteri Pendidikan Nasional berkewajiban meyakinkan agar seluruh departemen mempunyai niat sama untuk membangun sumber daya manusia melalui pendidikan. PGRI sendiri pernah mengajukan uji material terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang belum memenuhi ketentuan anggaran pendidikan 20 persen ke Mahkamah Konstitusi bersama Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia.
"Anggaran pendidikan seharusnya tidak turun, terlebih lagi kebutuhan penggajian dan pendidikan meningkat," ujarnya.
Dia berharap pula anggaran untuk kesejahteraan melalui pemberian tunjangan profesi dan fungsional guru tidak terganggu, apalagi kesejahteraan guru, terutama guru honorer dan tidak, tetap masih jauh dari harapan.
JAKARTA, KOMPAS.com — Penurunan anggaran pendidikan berdampak besar bagi perguruan tinggi yang selama ini mutu dan daya tampungnya masih sangat terbatas. Terutama berpengaruh pada kegiatan penelitian yang ikut menentukan kualitas perguruan tinggi.
"Pengembangan ilmu dan penelitian yang umumnya dilakukan di lembaga pendidikan tinggi membutuhkan biaya besar. Jika ilmu pengetahuan tidak berkembang, budaya tidak berkembang," kata Direktur Institute of Education Reforms Utomo Dananjaya, Jumat (1/5).
Seperti diwartakan sebelumnya, anggaran pendidikan tahun 2010 ditargetkan senilai Rp 195,636 triliun atau berkurang Rp 11,7 triliun dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp 207,413 triliun.
Dengan anggaran Rp 195,636 triliun, anggaran pendidikan 2010 setara dengan 20,6 persen dari total RAPBN 2010. Anggaran pendidikan tahun 2009 sebesar 21 persen dari APBN. Anggaran tahun depan difokuskan untuk pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat.
Utomo mengatakan, sepanjang pemerintah menghindari memberikan anggaran pendidikan memadai, peningkatan mutu dan akses tetap terhambat. Dia berpandangan, kondisi itu bukan karena pemerintah tidak mempunyai dana, melainkan komitmen terhadap pengembangan ilmu dan budaya sangat rendah.
Padahal, tanpa pembangunan pendidikan yang serius, sangat sulit mengejar peradaban yang tinggi. "Paradigma penguasa dan elite politik dalam melihat pendidikan yang mesti diubah," ujarnya.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo mengatakan, Jumat, sangat prihatin dan menyesalkan adanya kemungkinan penurunan anggaran pendidikan tersebut.
Menteri Pendidikan Nasional berkewajiban meyakinkan agar seluruh departemen mempunyai niat sama untuk membangun sumber daya manusia melalui pendidikan. PGRI sendiri pernah mengajukan uji material terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang belum memenuhi ketentuan anggaran pendidikan 20 persen ke Mahkamah Konstitusi bersama Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia.
"Anggaran pendidikan seharusnya tidak turun, terlebih lagi kebutuhan penggajian dan pendidikan meningkat," ujarnya.
Dia berharap pula anggaran untuk kesejahteraan melalui pemberian tunjangan profesi dan fungsional guru tidak terganggu, apalagi kesejahteraan guru, terutama guru honorer dan tidak, tetap masih jauh dari harapan.
Tingkatkan SDM, Guru Butuh Pendidikan Tinggi Jarak Jauh
JAKARTA, SELASA - Pendidikan tinggi jarak jauh dengan kualitas akademik yang baik sangat dibutuhkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia, terutama kalangan guru. Namun, pilihan guru untuk menikmati layanan pendidikan tinggi masih terbatas akibat minimnya infrastruktur pendidikan. Padahal ada satu juta lebih guru yang harus meningkatkan kualifikasi pendidikan diploma IV atau S-1 hingga tahun 2015.
"Para guru ini kan diwajibkan untuk mencapai kualifikasi akademik D-IV/S-1, tetapi disyaratkan jangan sampai melalaikan kewajiban mengajar. Ini kan dilema buat guru. Solusinya ya harus ada pilihan pendidikan tinggi jarak jauh yang beragam dengan tetap mengutamakan kualitas akademik," kata Sulistyo, Ketua Umum Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta Indonesia di Jakarta, Selasa (2/9).
Menurut Sulistyo, pemerintah harus segera mengatur penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, terutama untuk melayani guru. Jika mengandalkan Universitas Terbuka saja, kemampuannya terbatas.
Selain menyediakan infrastruktur yang mendukung pengembangan pendidikan jarak jauh, semisal teknologi informasi dan komunikasi, juga perlu disiapkan supaya layanan pendidikan ini juga menyediakan modul-modul yang bisa dipahami untuk belajar mandiri. Dengan demikian, pendidikan tinggi untuk peningkatan kualitas guru yang berdampak dalam pengajarannya di kelas bisa tercapai.
Kemantapan UT di pusat itu belum tentu cerminan di daerah lain. Untuk tutor saja, masih ada yang guru SD-SMA yang kebetulan sudah S-1. Jadi perlu diatur mana perguruan tinggi yang siap dan mampu melaksanakan pendidikan jarak jauh. Itu harus dicek betul supaya terjamin kualitasnya. "Sebab, peningkatan kualitas akademik guru itu bukan untuk mengejar ijasah, tapi untuk membentuk guru yang bermutu sehingga pendidikan kita ada perbaikan," tambah Sulistyo.
"Para guru ini kan diwajibkan untuk mencapai kualifikasi akademik D-IV/S-1, tetapi disyaratkan jangan sampai melalaikan kewajiban mengajar. Ini kan dilema buat guru. Solusinya ya harus ada pilihan pendidikan tinggi jarak jauh yang beragam dengan tetap mengutamakan kualitas akademik," kata Sulistyo, Ketua Umum Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta Indonesia di Jakarta, Selasa (2/9).
Menurut Sulistyo, pemerintah harus segera mengatur penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, terutama untuk melayani guru. Jika mengandalkan Universitas Terbuka saja, kemampuannya terbatas.
Selain menyediakan infrastruktur yang mendukung pengembangan pendidikan jarak jauh, semisal teknologi informasi dan komunikasi, juga perlu disiapkan supaya layanan pendidikan ini juga menyediakan modul-modul yang bisa dipahami untuk belajar mandiri. Dengan demikian, pendidikan tinggi untuk peningkatan kualitas guru yang berdampak dalam pengajarannya di kelas bisa tercapai.
Kemantapan UT di pusat itu belum tentu cerminan di daerah lain. Untuk tutor saja, masih ada yang guru SD-SMA yang kebetulan sudah S-1. Jadi perlu diatur mana perguruan tinggi yang siap dan mampu melaksanakan pendidikan jarak jauh. Itu harus dicek betul supaya terjamin kualitasnya. "Sebab, peningkatan kualitas akademik guru itu bukan untuk mengejar ijasah, tapi untuk membentuk guru yang bermutu sehingga pendidikan kita ada perbaikan," tambah Sulistyo.
Sabtu, 25 April 2009
Pendidikan Tinggi dan Globalisasi
Globalisasi membawa dampak luas pada berbagai bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, budaya, sampai pendidikan tinggi. Globalisasi dan pendidikan tinggi lalu menjadi isu penting dalam wacana publik, merujuk empat hal pokok.
Pertama, globalisasi merupakan gejala mondial yang ditandai aktivitas bisnis dan perdagangan antarnegara yang kian intensif. Kedua, globalisasi memicu knowledge-driven economy, yang mensyaratkan tenaga-tenaga profesional dan berketerampilan tinggi, untuk bekerja di sektor industri, bisnis, dan jasa.
Ketiga, globalisasi ekonomi mendorong kompetisi antarbangsa, yang menuntut
setiap negara memiliki daya saing kuat. Keempat, daya saing bangsa dapat
dibangun dengan baik bila ditopang perguruan tinggi (PT) yang bagus dan kuat,
yang mampu melahirkan orang terdidik, mahir, dan berkeahlian.
Dalam konteks globalisasi, pendidikan tinggi memainkan peran sentral
dalam membangun masyarakat berpengetahuan, tercermin pada munculnya lapisan
kelas menengah terdidik dan kaum profesional yang menjadi kekuatan penentu
kemajuan ekonomi. Mereka merupakan elemen pokok dalam menyokong ekonomi
berbasis pengetahuan.
Ilmu pengetahuan menjadi investasi modal yang amat penting, sekaligus
faktor determinan dalam proses produksi. Sebab, aktivitas ekonomi lebih
bersifat padat pengetahuan sehingga dukungan sumber daya alam menjadi berkurang
(Latham 2001). Selain itu, teknologi komunikasi dan informasi berperan dominan
mendukung aktivitas bisnis dan perdagangan global.
Dengan demikian, peran PT menjadi penting sebagai basis produksi,
diseminasi, dan aplikasi ilmu pengetahuan serta inovasi teknologi. PT berperan
strategis dalam konteks pembangunan kapasitas dan peningkatan keahlian,
kompetensi profesional, dan kemahiran teknikal.
Bangsa yang mempunyai banyak manusia terdidik, berpengetahuan, dan
menguasai teknologi pasti memiliki daya saing kuat dalam kompetisi ekonomi
global. Daya saing nasional amat ditentukan oleh kemampuan bangsa bersangkutan
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan inovasi teknologi, dan
mendorong program riset dan pengembangan untuk melahirkan berbagai penemuan
baru.
Simak ungkapan Anthony Giddens dalam The Global Third Way Debate (2002),
”kemakmuran ekonomi jangka panjang suatu bangsa berkaitan dengan kemampuannya
dalam kapasitas inovasi, pendidikan, dan riset (seperti yang ditunjukkan oleh
Jepang, China, dan Korea Selatan)”.
Produktivitas nasional
Untuk itu, hubungan segi tiga antara ilmu pengetahuan, dunia industri,
dan universitas (triple helix of knowledge-industry-university) menjadi tak
terelakkan. Selain menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi
teknologi, PT menyediakan tenaga profesional yang diperlukan dunia industri. PT
juga dapat melakukan kegiatan litbang yang memberi manfaat bagi perkembangan
industri dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dunia industri dapat mengalokasikan
dana untuk menopang kegiatan litbang di universitas. Sangat jelas, dinamika
hubungan segi tiga ini akan memberi sumbangan besar pada peningkatan
produktivitas nasional.
Dalam konteks demikian, dukungan finansial pemerintah amat vital guna
mengembangkan PT menjadi institusi yang kuat. Ada empat pertimbangan sosial
ekonomi yang penting dicatat.
Pertama, investasi untuk pendidikan tinggi akan melahirkan manfaat
eksternal jangka panjang yang menjadi faktor krusial pembangunan ekonomi yang
bertumpu pada ilmu pengetahuan. Kedua, investasi untuk pendidikan tinggi
memberi manfaat sosial politik karena akan melahirkan lapisan masyarakat
terpelajar, yang dapat memperkuat kohesi sosial dan memantapkan dasar-dasar
demokrasi. Ketiga, pendidikan tinggi memainkan peran kunci dalam menopang
pendidikan dasar dan menengah, sekaligus menyokong economic externalities kedua
jenjang pendidikan itu. Keempat, pengembangan teknologi dan kegiatan penelitian
dasar dan terapan oleh PT akan membawa keuntungan jangka panjang guna mencapai
keunggulan bangsa.
Karena itu, tugas utama pemerintah adalah mengembangkan PT bermutu dan
unggul sehingga mampu memasok tenaga-tenaga ahli yang diperlukan di berbagai
bidang kehidupan. Untuk itu, investasi dalam pengembangan PT harus difokuskan
1. pada pembangunan sarana-prasarana dan penyediaan fasilitas pendidikan: laboratorium (peralatan) dan perpustakaan (buku, jurnal);
2. penguatanstruktur kelembagaan termasuk penataan institusi litbang;
3. peningkatankualitas program akademik;
4. peningkatan mutu akademisi (dosen, peneliti);
5. pemantapan landasan keilmuan; dan
6. pengembangan kerja sama PT dengan
dunia industri.
Keenam hal itu penting diperhatikan agar para akademisi dapat lebih
optimal mengemban tugas-tugas akademik, mendalami bidang keilmuan yang menjadi
minatnya, dan melakukan riset-riset ilmiah yang berorientasi pengembangan
iptek. Tanpa dukungan fasilitas memadai, mereka akan tergoda untuk berdiaspora
ke negara-negara maju, baik di Asia, Australia, Eropa, maupun Amerika. Sebab,
di negara-negara itu mereka menemukan lingkungan akademik yang kondusif guna
menekuni profesi sebagai akademisi dan peneliti.
Amich Alhumami Peneliti Sosial, Department of Social Anthropology,
University of Sussex, United Kingdom
Aam Sumber (www.kompas.com)
Pertama, globalisasi merupakan gejala mondial yang ditandai aktivitas bisnis dan perdagangan antarnegara yang kian intensif. Kedua, globalisasi memicu knowledge-driven economy, yang mensyaratkan tenaga-tenaga profesional dan berketerampilan tinggi, untuk bekerja di sektor industri, bisnis, dan jasa.
Ketiga, globalisasi ekonomi mendorong kompetisi antarbangsa, yang menuntut
setiap negara memiliki daya saing kuat. Keempat, daya saing bangsa dapat
dibangun dengan baik bila ditopang perguruan tinggi (PT) yang bagus dan kuat,
yang mampu melahirkan orang terdidik, mahir, dan berkeahlian.
Dalam konteks globalisasi, pendidikan tinggi memainkan peran sentral
dalam membangun masyarakat berpengetahuan, tercermin pada munculnya lapisan
kelas menengah terdidik dan kaum profesional yang menjadi kekuatan penentu
kemajuan ekonomi. Mereka merupakan elemen pokok dalam menyokong ekonomi
berbasis pengetahuan.
Ilmu pengetahuan menjadi investasi modal yang amat penting, sekaligus
faktor determinan dalam proses produksi. Sebab, aktivitas ekonomi lebih
bersifat padat pengetahuan sehingga dukungan sumber daya alam menjadi berkurang
(Latham 2001). Selain itu, teknologi komunikasi dan informasi berperan dominan
mendukung aktivitas bisnis dan perdagangan global.
Dengan demikian, peran PT menjadi penting sebagai basis produksi,
diseminasi, dan aplikasi ilmu pengetahuan serta inovasi teknologi. PT berperan
strategis dalam konteks pembangunan kapasitas dan peningkatan keahlian,
kompetensi profesional, dan kemahiran teknikal.
Bangsa yang mempunyai banyak manusia terdidik, berpengetahuan, dan
menguasai teknologi pasti memiliki daya saing kuat dalam kompetisi ekonomi
global. Daya saing nasional amat ditentukan oleh kemampuan bangsa bersangkutan
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan inovasi teknologi, dan
mendorong program riset dan pengembangan untuk melahirkan berbagai penemuan
baru.
Simak ungkapan Anthony Giddens dalam The Global Third Way Debate (2002),
”kemakmuran ekonomi jangka panjang suatu bangsa berkaitan dengan kemampuannya
dalam kapasitas inovasi, pendidikan, dan riset (seperti yang ditunjukkan oleh
Jepang, China, dan Korea Selatan)”.
Produktivitas nasional
Untuk itu, hubungan segi tiga antara ilmu pengetahuan, dunia industri,
dan universitas (triple helix of knowledge-industry-university) menjadi tak
terelakkan. Selain menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi
teknologi, PT menyediakan tenaga profesional yang diperlukan dunia industri. PT
juga dapat melakukan kegiatan litbang yang memberi manfaat bagi perkembangan
industri dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dunia industri dapat mengalokasikan
dana untuk menopang kegiatan litbang di universitas. Sangat jelas, dinamika
hubungan segi tiga ini akan memberi sumbangan besar pada peningkatan
produktivitas nasional.
Dalam konteks demikian, dukungan finansial pemerintah amat vital guna
mengembangkan PT menjadi institusi yang kuat. Ada empat pertimbangan sosial
ekonomi yang penting dicatat.
Pertama, investasi untuk pendidikan tinggi akan melahirkan manfaat
eksternal jangka panjang yang menjadi faktor krusial pembangunan ekonomi yang
bertumpu pada ilmu pengetahuan. Kedua, investasi untuk pendidikan tinggi
memberi manfaat sosial politik karena akan melahirkan lapisan masyarakat
terpelajar, yang dapat memperkuat kohesi sosial dan memantapkan dasar-dasar
demokrasi. Ketiga, pendidikan tinggi memainkan peran kunci dalam menopang
pendidikan dasar dan menengah, sekaligus menyokong economic externalities kedua
jenjang pendidikan itu. Keempat, pengembangan teknologi dan kegiatan penelitian
dasar dan terapan oleh PT akan membawa keuntungan jangka panjang guna mencapai
keunggulan bangsa.
Karena itu, tugas utama pemerintah adalah mengembangkan PT bermutu dan
unggul sehingga mampu memasok tenaga-tenaga ahli yang diperlukan di berbagai
bidang kehidupan. Untuk itu, investasi dalam pengembangan PT harus difokuskan
1. pada pembangunan sarana-prasarana dan penyediaan fasilitas pendidikan: laboratorium (peralatan) dan perpustakaan (buku, jurnal);
2. penguatanstruktur kelembagaan termasuk penataan institusi litbang;
3. peningkatankualitas program akademik;
4. peningkatan mutu akademisi (dosen, peneliti);
5. pemantapan landasan keilmuan; dan
6. pengembangan kerja sama PT dengan
dunia industri.
Keenam hal itu penting diperhatikan agar para akademisi dapat lebih
optimal mengemban tugas-tugas akademik, mendalami bidang keilmuan yang menjadi
minatnya, dan melakukan riset-riset ilmiah yang berorientasi pengembangan
iptek. Tanpa dukungan fasilitas memadai, mereka akan tergoda untuk berdiaspora
ke negara-negara maju, baik di Asia, Australia, Eropa, maupun Amerika. Sebab,
di negara-negara itu mereka menemukan lingkungan akademik yang kondusif guna
menekuni profesi sebagai akademisi dan peneliti.
Amich Alhumami Peneliti Sosial, Department of Social Anthropology,
University of Sussex, United Kingdom
Aam Sumber (www.kompas.com)
Benahi Manajemen Pendidikan Tinggi
Persoalan seleksi bagi mahasiswa baru yang akan memasuki perguruan tinggi negeri menjadi sebuah persoalan baru. Kabar bahwa sebagian besar PTN yang sebelumnya bergabung ke dalam satu sistem itu kemudian memilih melakukan sendiri seleksi dan penerimaan mahasiswa barunya, mengemuka. Akhirnya memang belum diputuskan bagaimana mengatasi hal tersebut. Titik krusialnya adalah bagaimana supaya calon mahasiswa dapat memilih PTN yang diminatinya tanpa harus berada di tempat PTN tersebut berada. Memang pengelolaan pendidikan tinggi tidak mudah. Tetapi seleksi untuk memasuki PTN barulah satu masalah dari sekian banyaknya masalah yang mendera pendidikan tinggi kita.
Salah satu masalah mendasar yang belum juga dipecahkan adalah bagaimana menciptakan lulusan yang bisa memasuki pasar kerja, tanpa harus menganggur. Angka pengangguran bagi lulusan perguruan tinggi memang masih cukup tinggi. Setiap tahunnya terdapat 4 jutaan lulusan perguruan tinggi yang memasuki pasar kerja, sementara hanya sedikit saja lapangan kerja yang terbuka bagi mereka.
Dulu pemerintah pernah punya konsep link and match. Konsep ini dikembangkan oleh mantan Menristek BJ Habibie berdasarkan pengalaman pengelolaan pendidikan di Jerman. Konsep ini menggunakan logika demand and supply. Pendidikan tinggi tidak dikelola demikian rupa seperti sekarang ini dimana semua jurusan dibuka, bahkan jurusan yang dibuka lebih banyak daripada yang ditutup. Mereka yang memasuki pendidikan tinggi diberikan nilai tambah sehingga ketika lulus mereka siap untuk bekerja pula.
Hanya sayangnya, konsep ini kemudian dimentahkan oleh perubahan politik. Konsep yang dulu pernah menjadi sangat populer itu kemudian hilang begitu saja dan pendidikan tinggi kita terjebak ke dalam fenomena industrialisasi pendidikan tinggi. Maksudnya adalah pendidikan tinggi dijadikan sebagai alat mencetak sebanyak mungkin lulusan karena dianggap sebagai upaya mencerdaskan bangsa, sementara keterkaitannya dengan pasar kerja sama sekali tidak pernah dipikirkan.
Yang kemudian terjadi adalah, dan ini juga merupakan masalah besar, pada mahalnya biaya pendidikan. Semakin lama semakin terlihat bahwa upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berjalan tidak sebanding dengan harapan kita mengenai tercapainya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
Di setiap PTN sekarang ada berbagai kelas yang sangat variatif, dan terkadang membedakan kemampuan calon mahasiswanya. Perbedaan itu ditengarai menjadi pemicu perbedaan kualitas pendidikan. Yang paling parahnya, mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati pendidikan tidak memiliki kesempatan melalui skema subsidi silang yang banyak diberikan oleh PTN. PTN tidak sanggup mendanai mereka yang tidak memiliki uang, terlebih PTN yang telah menjadi BHMN.
Akumulasi persoalan pendidikan, sejak dari seleksi sampai dengan outputnya kita kuatirkan akan menciptakan efek domino yang kelak akan menghasilkan gelombang pengangguran intelektual. Mereka yang berpendidikan tetapi tidak bekerja jelas lebih “berbahaya” dibandingkan dengan mereka yang tidak.
Skema Coorporate Social Responsibility (CSR) yang sudah mulai dijalankan oleh beberapa perusahaan sebenarnya bisa divariasikan dengan mempekerjakan para lulusan pendidikan tinggi. Perusahaan yang juga memiliki CSR bisa menjadikan lulusan perguruan tinggi sebagai bagian dari komitmen mereka mengatasi masalah sosial di wilayahnya. Yang paling penting, membenahi tujuan, arah dan pola pengelolaan pendidikan tinggi kita adalah sebuah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan segera.
Sumber: Harian SIB
Salah satu masalah mendasar yang belum juga dipecahkan adalah bagaimana menciptakan lulusan yang bisa memasuki pasar kerja, tanpa harus menganggur. Angka pengangguran bagi lulusan perguruan tinggi memang masih cukup tinggi. Setiap tahunnya terdapat 4 jutaan lulusan perguruan tinggi yang memasuki pasar kerja, sementara hanya sedikit saja lapangan kerja yang terbuka bagi mereka.
Dulu pemerintah pernah punya konsep link and match. Konsep ini dikembangkan oleh mantan Menristek BJ Habibie berdasarkan pengalaman pengelolaan pendidikan di Jerman. Konsep ini menggunakan logika demand and supply. Pendidikan tinggi tidak dikelola demikian rupa seperti sekarang ini dimana semua jurusan dibuka, bahkan jurusan yang dibuka lebih banyak daripada yang ditutup. Mereka yang memasuki pendidikan tinggi diberikan nilai tambah sehingga ketika lulus mereka siap untuk bekerja pula.
Hanya sayangnya, konsep ini kemudian dimentahkan oleh perubahan politik. Konsep yang dulu pernah menjadi sangat populer itu kemudian hilang begitu saja dan pendidikan tinggi kita terjebak ke dalam fenomena industrialisasi pendidikan tinggi. Maksudnya adalah pendidikan tinggi dijadikan sebagai alat mencetak sebanyak mungkin lulusan karena dianggap sebagai upaya mencerdaskan bangsa, sementara keterkaitannya dengan pasar kerja sama sekali tidak pernah dipikirkan.
Yang kemudian terjadi adalah, dan ini juga merupakan masalah besar, pada mahalnya biaya pendidikan. Semakin lama semakin terlihat bahwa upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berjalan tidak sebanding dengan harapan kita mengenai tercapainya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
Di setiap PTN sekarang ada berbagai kelas yang sangat variatif, dan terkadang membedakan kemampuan calon mahasiswanya. Perbedaan itu ditengarai menjadi pemicu perbedaan kualitas pendidikan. Yang paling parahnya, mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati pendidikan tidak memiliki kesempatan melalui skema subsidi silang yang banyak diberikan oleh PTN. PTN tidak sanggup mendanai mereka yang tidak memiliki uang, terlebih PTN yang telah menjadi BHMN.
Akumulasi persoalan pendidikan, sejak dari seleksi sampai dengan outputnya kita kuatirkan akan menciptakan efek domino yang kelak akan menghasilkan gelombang pengangguran intelektual. Mereka yang berpendidikan tetapi tidak bekerja jelas lebih “berbahaya” dibandingkan dengan mereka yang tidak.
Skema Coorporate Social Responsibility (CSR) yang sudah mulai dijalankan oleh beberapa perusahaan sebenarnya bisa divariasikan dengan mempekerjakan para lulusan pendidikan tinggi. Perusahaan yang juga memiliki CSR bisa menjadikan lulusan perguruan tinggi sebagai bagian dari komitmen mereka mengatasi masalah sosial di wilayahnya. Yang paling penting, membenahi tujuan, arah dan pola pengelolaan pendidikan tinggi kita adalah sebuah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan segera.
Sumber: Harian SIB
Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi Tiongkok terbagi dalam program sarjana muda, sarjana, S2 dan S3. Jenis universitas dan perguruan tinggi Tiongkok meliputi univeritas dan perguruan tinggi biasa, perguruan tinggi profesional,Universitas radio dan televesi, dan perguruan tinggi orang dewasa.
Pendidikan tinggi Tiongkok sudah bersejarah 100 tahun lebih. Menurut statistik terbaru, dewasa ini di Tiongkok terdapat 3000 perguruan tinggi, diantaranya 2/3 dikelola negara, 1/3 dikelola swasta. Siswa perguruan tinggi tercatat 20 juta orang, tingkat masuk perguruan tinggi dari jumlah penduduk sebaya mencapai 70% ke atas.
Di Tiongkok, masuk perguruan tinggi harus lewat ujian, sekolah menerima siswa berdasarkan keinginan siswa sendiri dan hasil ujian. Persoalan ujian masuk sekolah dan angka penerimaannya ditetapkan secara tunggal oleh Kementerian Pendidikan atau Lembaga Pendidikan di berbagai propinsi.
Pendidikan tinggi Tiongkok terutama diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri, universitas yang terkenal di Tiongkok semua diselenggarakan negara, biasanya mereka yang gagal masuk perguruan tinggi negeri, berkuliah dinas baru memilih masuk perguruan tinggi swasta atau universitas radio dan televesi , atau perguruan tinggi orang dewasa.
Selama dua tahun ini, lembaga pendidikan Tiongkok berupaya mengembangkan pendidikan tinggi, secara besar-besaran memperluas skala penerimaan siswa untuk perguruan tinggi negeri, pendidikan sarjana dua juga mencapai perkembangan besar.
Pendidikan tinggi Tiongkok sudah bersejarah 100 tahun lebih. Menurut statistik terbaru, dewasa ini di Tiongkok terdapat 3000 perguruan tinggi, diantaranya 2/3 dikelola negara, 1/3 dikelola swasta. Siswa perguruan tinggi tercatat 20 juta orang, tingkat masuk perguruan tinggi dari jumlah penduduk sebaya mencapai 70% ke atas.
Di Tiongkok, masuk perguruan tinggi harus lewat ujian, sekolah menerima siswa berdasarkan keinginan siswa sendiri dan hasil ujian. Persoalan ujian masuk sekolah dan angka penerimaannya ditetapkan secara tunggal oleh Kementerian Pendidikan atau Lembaga Pendidikan di berbagai propinsi.
Pendidikan tinggi Tiongkok terutama diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri, universitas yang terkenal di Tiongkok semua diselenggarakan negara, biasanya mereka yang gagal masuk perguruan tinggi negeri, berkuliah dinas baru memilih masuk perguruan tinggi swasta atau universitas radio dan televesi , atau perguruan tinggi orang dewasa.
Selama dua tahun ini, lembaga pendidikan Tiongkok berupaya mengembangkan pendidikan tinggi, secara besar-besaran memperluas skala penerimaan siswa untuk perguruan tinggi negeri, pendidikan sarjana dua juga mencapai perkembangan besar.
Pendidikan jangka pendek, jangka panjang atau pendidikan tinggi khusus ?
Pendidikan tinggi jangka pendek
Jenjang pendidikan ini diselenggarakan dalam dua atau tiga tahun perkuliahan. Program pendidikannya meliputi bidang bisnis, industri atau jasa.
Program ini biasanya diselenggarakan oleh beberapa institut yang terdapat di beberapa universitas (Les Instituts Universitaires de Technologie – IUT/ Institut Universitas Teknologi) atau di beberapa sekolah tinggi khusus.
Perkuliahan mencakup juga magang di beberapa perusahaan yang menawarkan perspektif sesunguhnya dunia kerja. Biasanya seleksinya sangat selektif.
Di antara pendidikan jangka pendek yang ditawarkan di Prancis, Program Teknik Tingkat Tinggi juga layak untuk mendapat perhatian. Program-program ini merupakan kelas lanjutan di sekolah menengah atas yang menawarkan ijazah Brevet de Technicien Supérieur (BTS)/ Brevet Teknik Tingkat Tinggi dengan 100 bidang keahlian berbeda. BTS merupakan salah satu jalan untuk dapat terjun langsung di dunia kerja.
Pendidikan tinggi jangka panjang
Jenjang pendidikan tinggi ini ditawarkan oleh universitas atau Grandes Écoles yang penyelenggaraannya berbeda-beda sesuai dengan jenis perguruan tingginya.
Di Universitas ... jenjang perkuliahan dibagi menjadi tiga tingkatan
Licence (Sarjana) : (3 tahun kuliah selepas SMA) ditempuh dalam 6 semester dengan beban kredit 180 kredit ECTS
Master : ((5 tahun kuliah selepas SMA) ditempuh dalam waktu 4 semester dengan beban kredit 120 kredit ECTS. Terdapat dua jalur master : Master « Recherche »/ « Penelitian » (dahulu DEA) yang biasanya dilanjutkan ke jenjang Doctorat, dan Master « Professionnel »/ « Profesional » yang memudahkan untuk masuk ke dunia kerja.
Sesuai dengan program pendidikannya, mahasiswa asing dapat mendaftar langsung di jenjang Master untuk mendalami keahliannya selama satu atau dua tahun.
Doctorat (Doktor) : (8 tahun kuliah selepas SMA) ditempuh dalam waktu 6 semester dengan beban kredit 180 kredit ECTS.
Di beberapa Grandes Écoles ... jenjang pendidikan tinggi jangka panjang di lembaga ini dan di beberapa sekolah tinggi khusus dilakukan dalam waktu 5 tahun termasuk dua tahun mengikuti kelas persiapan di lembaga yang bersangkutan, atau di lembaga pendidikan tinggi lain.
Classes préparatoires, kelas persiapan atau yang disingkat "prépa" ini memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti sejumlah tes masuk di grandes écoles yang sangat selektif. Setelah menempuh lima tahun masa kuliah di sini, mahasiswa akan mendapatkan gelar Master.
Jenjang pendidikan ini diselenggarakan dalam dua atau tiga tahun perkuliahan. Program pendidikannya meliputi bidang bisnis, industri atau jasa.
Program ini biasanya diselenggarakan oleh beberapa institut yang terdapat di beberapa universitas (Les Instituts Universitaires de Technologie – IUT/ Institut Universitas Teknologi) atau di beberapa sekolah tinggi khusus.
Perkuliahan mencakup juga magang di beberapa perusahaan yang menawarkan perspektif sesunguhnya dunia kerja. Biasanya seleksinya sangat selektif.
Di antara pendidikan jangka pendek yang ditawarkan di Prancis, Program Teknik Tingkat Tinggi juga layak untuk mendapat perhatian. Program-program ini merupakan kelas lanjutan di sekolah menengah atas yang menawarkan ijazah Brevet de Technicien Supérieur (BTS)/ Brevet Teknik Tingkat Tinggi dengan 100 bidang keahlian berbeda. BTS merupakan salah satu jalan untuk dapat terjun langsung di dunia kerja.
Pendidikan tinggi jangka panjang
Jenjang pendidikan tinggi ini ditawarkan oleh universitas atau Grandes Écoles yang penyelenggaraannya berbeda-beda sesuai dengan jenis perguruan tingginya.
Di Universitas ... jenjang perkuliahan dibagi menjadi tiga tingkatan
Licence (Sarjana) : (3 tahun kuliah selepas SMA) ditempuh dalam 6 semester dengan beban kredit 180 kredit ECTS
Master : ((5 tahun kuliah selepas SMA) ditempuh dalam waktu 4 semester dengan beban kredit 120 kredit ECTS. Terdapat dua jalur master : Master « Recherche »/ « Penelitian » (dahulu DEA) yang biasanya dilanjutkan ke jenjang Doctorat, dan Master « Professionnel »/ « Profesional » yang memudahkan untuk masuk ke dunia kerja.
Sesuai dengan program pendidikannya, mahasiswa asing dapat mendaftar langsung di jenjang Master untuk mendalami keahliannya selama satu atau dua tahun.
Doctorat (Doktor) : (8 tahun kuliah selepas SMA) ditempuh dalam waktu 6 semester dengan beban kredit 180 kredit ECTS.
Di beberapa Grandes Écoles ... jenjang pendidikan tinggi jangka panjang di lembaga ini dan di beberapa sekolah tinggi khusus dilakukan dalam waktu 5 tahun termasuk dua tahun mengikuti kelas persiapan di lembaga yang bersangkutan, atau di lembaga pendidikan tinggi lain.
Classes préparatoires, kelas persiapan atau yang disingkat "prépa" ini memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti sejumlah tes masuk di grandes écoles yang sangat selektif. Setelah menempuh lima tahun masa kuliah di sini, mahasiswa akan mendapatkan gelar Master.
Implementasi Teknologi Nano: Pembaruan Pendidikan Tinggi Teknik Mesin kania
Seminar Pembaruan PendidikanBANDUNG, itb.ac.id - Mesin merupakan teknologi yang dekat dengan kehidupan masyarakat modern. Saat ini, hampir seluruh bidang kehidupan membutuhkan mesin dalam jenis beragam yang berujung pada bertambahnya kebutuhan akan tenaga ahli. Kondisi demikian seharusnya menciptakan link and match antara industri dengan perguruan tinggi. Kenyataan tentang adanya sarjana teknik mesin yang tidak bekerja sesuai bidangnya serta perkembangan teknologi dunia yang mengarah pada nanotechnology mendorong pertemuan untuk meninjau ulang sistem pendidikan yang ada.
Menanggapi hal tersebut, bertempat di Aula Barat ITB, Sabtu (9/11), para praktisi pendidikan berkumpul dalam Seminar Pembaruan Pendidikan Tinggi Teknik Mesin. Diprakarsai oleh Ikatan Alumni Teknik Mesin ITB angkatan 1970-1972, seminar ini menjadi ajang pemaparan kondisi pendidikan jurusan teknik mesin pada universitas di dalam dan luar negeri, serta pembahasan nanotechnology yang semakin berkembang di berbagai belahan dunia. Hadir dalam acara tersebut antara lain Senat Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD), Majelis Guru Besar Aktif, Majelis Guru Besar Purna Bakti, MWA Dewan Audit, Perwakilan dari jurusan Teknik Mesin dari berbagai universitas, serta para alumni Teknik Mesin ITB angkatan 1970-1972. Turut hadir sebagai pembicara antara lain Dekan FTMD, Dr. Ir. Andi Isra Mahyuddin; Prof. Amer Noordin Darus et.all. dari Malaysia; Gang Chen, Warren and Towneley Professor dari MIT; Dr. Ratno Nuryadi dari BPPT; Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi dari Universitas Indonesia; Mantan Profesor ITB, Dr. Ir. Sri Hardjoko Wirjomartono dan Dr. M. Ansjar; serta Dr. Yasraf Amir Piliang MA dari Fakultas Seni Rupa dan Desain.
Disampaikan oleh Sri Hardjoko dalam makalahnya yang berjudul Perkembangan Proses Manufaktur dan Pemutakhiran Kurikulum Program Studi Teknik Mesin, industri mesin merupakan tulang punggung industri secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian, industri mesin di Indonesia masih lemah dalam hal desain komponen dan produk, teknologi produksi, teknik pengukuran, dan teknologi operasional perkakasnya. Sementara saat ini, perkembangan industri dunia diarahkan pada nano manufaktur.
Senada dengan seminar yang disampaikan oleh Gang Cheng, di dunia barat, teknologi nano kian meluas perkembangannya. Perkembangan teknologi ini di Amerika Serikat telah dimulai sejak tahun 2000 dan sejak 2003, bahasan tersebut telah menjadi mata kuliah di MIT.
Pertama kali dikenalkan oleh Richard Feynmann pada tahun 1965, teknologi nano merupakan kemampuan untuk melakukan manipulasi, kontrol, produksi, dan manufaktur benda dalam presisi atom. Pengukuran dan permodelan dilakukan dalam skala 100 nanometer atau lebih kecil. Bidang-bidang industri yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi nano dalam manufaktur antara lain; Komputer (menuju ke kecepatan yang lebih tinggi), farmasi, kedokteran (untuk pengaturan asupan obat, rehabilitasi syaraf dan jaringan), surface coating pada material, katalis (industri kimia dan industri lainnya), sensor, telekomunikasi, material magnit dan peralatan sejenisnya dan lain-lain. Beberapa negara lainnya yang telah berinvestasi pada pengembangan teknologi ini diantaranya Jepang, Jerman, Perancis, dan Inggris.
Di Indonesia, teknologi nano dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan masih akan berkembang dalam bentuk riset. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, kekayaan yang didapatkan melalui penambangan, pencairan, dan rangkaian pengolahan yang sangat memakan biaya ini akan segera tergeser oleh nano material yang lebih ringan, murah, serta hanya memerlukan energi yang sangat kecil dalam pembuatannya. Sayangnya, pembahasan tentang teknologi nano belum menjadi kurikulum di pendidikan tinggi. Kendala lain yang juga dihadapi oleh universitas dalam negeri menurut Yasraf Amir Piliang MA, adalah lambatnya pertumbuhan, inovasi, maupun karya-karya kreatif. Maka, seminar ini menjadi sangat penting agar kurikulum yang diajarkan pada pendidikan tinggi sejalan dengan perkembangan teknologi terbaru.
Ditemui di sela-sela acara, mantan Direktur PT. Garuda Indonesia (Persero) sekaligus ketua panitia seminar, Ir. Indra Setiawan, M.Ba, menjelaskan bahwa perkembangan teknologi saat ini diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, namun juga mampu menciptakan teknologi berwawasan lingkungan yang responsif, adaptif, dan aplikatif. Yang perlu ditekankan adalah penajaman arah pendidikan agar tercipta professional engineer dalam berbagai bidang ilmu.
Dalam seminar ini diluncurkan pula buku Transpor dan Konversi Energi Nanoskala karya Gang Chen yang dialihbahasakan oleh Ir. Filino Harahap, M.Sc., Ph.D., mantan Profesor di bidang Teknik Mesin yang kini menjadi aktifis pengembang teknologi nano di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, bertempat di Aula Barat ITB, Sabtu (9/11), para praktisi pendidikan berkumpul dalam Seminar Pembaruan Pendidikan Tinggi Teknik Mesin. Diprakarsai oleh Ikatan Alumni Teknik Mesin ITB angkatan 1970-1972, seminar ini menjadi ajang pemaparan kondisi pendidikan jurusan teknik mesin pada universitas di dalam dan luar negeri, serta pembahasan nanotechnology yang semakin berkembang di berbagai belahan dunia. Hadir dalam acara tersebut antara lain Senat Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD), Majelis Guru Besar Aktif, Majelis Guru Besar Purna Bakti, MWA Dewan Audit, Perwakilan dari jurusan Teknik Mesin dari berbagai universitas, serta para alumni Teknik Mesin ITB angkatan 1970-1972. Turut hadir sebagai pembicara antara lain Dekan FTMD, Dr. Ir. Andi Isra Mahyuddin; Prof. Amer Noordin Darus et.all. dari Malaysia; Gang Chen, Warren and Towneley Professor dari MIT; Dr. Ratno Nuryadi dari BPPT; Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi dari Universitas Indonesia; Mantan Profesor ITB, Dr. Ir. Sri Hardjoko Wirjomartono dan Dr. M. Ansjar; serta Dr. Yasraf Amir Piliang MA dari Fakultas Seni Rupa dan Desain.
Disampaikan oleh Sri Hardjoko dalam makalahnya yang berjudul Perkembangan Proses Manufaktur dan Pemutakhiran Kurikulum Program Studi Teknik Mesin, industri mesin merupakan tulang punggung industri secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian, industri mesin di Indonesia masih lemah dalam hal desain komponen dan produk, teknologi produksi, teknik pengukuran, dan teknologi operasional perkakasnya. Sementara saat ini, perkembangan industri dunia diarahkan pada nano manufaktur.
Senada dengan seminar yang disampaikan oleh Gang Cheng, di dunia barat, teknologi nano kian meluas perkembangannya. Perkembangan teknologi ini di Amerika Serikat telah dimulai sejak tahun 2000 dan sejak 2003, bahasan tersebut telah menjadi mata kuliah di MIT.
Pertama kali dikenalkan oleh Richard Feynmann pada tahun 1965, teknologi nano merupakan kemampuan untuk melakukan manipulasi, kontrol, produksi, dan manufaktur benda dalam presisi atom. Pengukuran dan permodelan dilakukan dalam skala 100 nanometer atau lebih kecil. Bidang-bidang industri yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi nano dalam manufaktur antara lain; Komputer (menuju ke kecepatan yang lebih tinggi), farmasi, kedokteran (untuk pengaturan asupan obat, rehabilitasi syaraf dan jaringan), surface coating pada material, katalis (industri kimia dan industri lainnya), sensor, telekomunikasi, material magnit dan peralatan sejenisnya dan lain-lain. Beberapa negara lainnya yang telah berinvestasi pada pengembangan teknologi ini diantaranya Jepang, Jerman, Perancis, dan Inggris.
Di Indonesia, teknologi nano dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan masih akan berkembang dalam bentuk riset. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, kekayaan yang didapatkan melalui penambangan, pencairan, dan rangkaian pengolahan yang sangat memakan biaya ini akan segera tergeser oleh nano material yang lebih ringan, murah, serta hanya memerlukan energi yang sangat kecil dalam pembuatannya. Sayangnya, pembahasan tentang teknologi nano belum menjadi kurikulum di pendidikan tinggi. Kendala lain yang juga dihadapi oleh universitas dalam negeri menurut Yasraf Amir Piliang MA, adalah lambatnya pertumbuhan, inovasi, maupun karya-karya kreatif. Maka, seminar ini menjadi sangat penting agar kurikulum yang diajarkan pada pendidikan tinggi sejalan dengan perkembangan teknologi terbaru.
Ditemui di sela-sela acara, mantan Direktur PT. Garuda Indonesia (Persero) sekaligus ketua panitia seminar, Ir. Indra Setiawan, M.Ba, menjelaskan bahwa perkembangan teknologi saat ini diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, namun juga mampu menciptakan teknologi berwawasan lingkungan yang responsif, adaptif, dan aplikatif. Yang perlu ditekankan adalah penajaman arah pendidikan agar tercipta professional engineer dalam berbagai bidang ilmu.
Dalam seminar ini diluncurkan pula buku Transpor dan Konversi Energi Nanoskala karya Gang Chen yang dialihbahasakan oleh Ir. Filino Harahap, M.Sc., Ph.D., mantan Profesor di bidang Teknik Mesin yang kini menjadi aktifis pengembang teknologi nano di Indonesia.
PENDIDIKAN TINGGI: Guru Besar Harus Majukan Pendidikan
07-04-2009
MEDAN (Ant/Lampost): Rektor Universitas Sumatera Utara USU) Prof. Chairuddin P. Lubis mengatakan gelar guru besar merupakan jenjang fungsional tertinggi pada perguruan tinggi.
"Dengan menyandang status sebagai guru besar yang juga merupakan gelar kepercayaan yang diberikan pemerintah, para dosen tersebut juga akan memiliki tanggung jawab yang cukup besar pada kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, terutama di universitasnya masing-masing," kata Chairuddin di Medan, kemarin.
Dia mengatakan guru besar juga dituntut harus bisa mentransfer ilmunya kepada anak didiknya dengan baik dan harus mampu mengenal anak didiknya. Selain itu, guru besar juga dituntut untuk mampu meningkatkan ilmunya, agar peserta didik selalu mendapat ilmu yang terbaru.
Di samping itu, kata Chairuddin, seorang guru besar harus berani untuk tetap berkarya di bidang ilmiah, mampu mengamati perubahan yang terjadi di bidang ilmu, dan melakukan analisis serta penelitian untuk memberikan buah pikirannya.
"Yang menjadi persoalan dan sangat mengkhawatirkan adalah apabila seorang guru besar hanya diam terpaku, tidak mengajar, sehingga ilmu yang diperolehnya selama ini hanya menjadi sia-sia saja," kata dia.
Menurut Chairuddin, perkembangan ilmu dari tahun ke tahun terus berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih. Bila kalangan pendidik terutama guru besar tidak mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu tersebut, maka ilmu yang saat ini dimiliki kalangan pendidik boleh jadi akan menjadi kedaluwarsa.
"Oleh karena itu diharapkan kepada semua tenaga pendidik terutama yang bergelar guru besar untuk terus berkarya dengan menerbitkan buku-buku ilmiah dan tetap melaksanakan penelitian," ujar Chairuddin.
Sebelumnya, Humas USU, Bisru Hafi, mengatakan dewasa ini USU telah memiliki sebanyak 2.500 tenaga pengajar dan 85 persen di antaranya sudah memenuhi kualifikasi mengajar S-2 dan S-3. "USU telah menargetkan pada 2010 seluruh tenaga pengajar minimal memiliki jenjang pendidikan S-2. Hal itu dimaksudkan guna lebih meningkatkan kualitas akademik di USU, serta menyiapkan diri untuk menjadi
MEDAN (Ant/Lampost): Rektor Universitas Sumatera Utara USU) Prof. Chairuddin P. Lubis mengatakan gelar guru besar merupakan jenjang fungsional tertinggi pada perguruan tinggi.
"Dengan menyandang status sebagai guru besar yang juga merupakan gelar kepercayaan yang diberikan pemerintah, para dosen tersebut juga akan memiliki tanggung jawab yang cukup besar pada kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, terutama di universitasnya masing-masing," kata Chairuddin di Medan, kemarin.
Dia mengatakan guru besar juga dituntut harus bisa mentransfer ilmunya kepada anak didiknya dengan baik dan harus mampu mengenal anak didiknya. Selain itu, guru besar juga dituntut untuk mampu meningkatkan ilmunya, agar peserta didik selalu mendapat ilmu yang terbaru.
Di samping itu, kata Chairuddin, seorang guru besar harus berani untuk tetap berkarya di bidang ilmiah, mampu mengamati perubahan yang terjadi di bidang ilmu, dan melakukan analisis serta penelitian untuk memberikan buah pikirannya.
"Yang menjadi persoalan dan sangat mengkhawatirkan adalah apabila seorang guru besar hanya diam terpaku, tidak mengajar, sehingga ilmu yang diperolehnya selama ini hanya menjadi sia-sia saja," kata dia.
Menurut Chairuddin, perkembangan ilmu dari tahun ke tahun terus berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih. Bila kalangan pendidik terutama guru besar tidak mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu tersebut, maka ilmu yang saat ini dimiliki kalangan pendidik boleh jadi akan menjadi kedaluwarsa.
"Oleh karena itu diharapkan kepada semua tenaga pendidik terutama yang bergelar guru besar untuk terus berkarya dengan menerbitkan buku-buku ilmiah dan tetap melaksanakan penelitian," ujar Chairuddin.
Sebelumnya, Humas USU, Bisru Hafi, mengatakan dewasa ini USU telah memiliki sebanyak 2.500 tenaga pengajar dan 85 persen di antaranya sudah memenuhi kualifikasi mengajar S-2 dan S-3. "USU telah menargetkan pada 2010 seluruh tenaga pengajar minimal memiliki jenjang pendidikan S-2. Hal itu dimaksudkan guna lebih meningkatkan kualitas akademik di USU, serta menyiapkan diri untuk menjadi
Senin, 16 Maret 2009
Biaya kuliah naik di tahun 2009
BANDUNG, SENIN- Sejumlah perguruan tinggi negeri di Bandung mengisyaratkan bakal menaikkan biaya kuliah di tahun 2009 mendatang, meski instruksi Direktorat Pendidikan Tinggi justru meminta hal sebaliknya. Tekanan inflasi dan berbagai kenaikan harga menjadi pemicu.
Institut Teknologi Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berencana menaikkan biaya kuliah. Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik ITB Prof Adang Surahman, Senin (3/11), perguruan tinggi tiap tahun kesulitan menyesuaikan dengan tekanan inflasi. "Saya kira wajar tiap tahun itu (biaya kuliah) disesuaikan dengan inflasi," ucapnya.
Kemungkinan besaranya kenaikan biaya kuliah ini adalah 10 persen dari angka biaya pengembangan pendidikan (BPP) Rp 2,5 juta per semester saat ini. Menurut Adang, seperti yang umumnya terjadi di kampus lain, kenaikan biaya kuliah khusus akan diterapkan bagi mahasiswa baru. "Sehingga, tiap angkatan akan berbeda," ujarnya.
Tanpa penyesuaian biaya, ucapnya, akan sulit bagi perguruan tinggi untuk mengejar mutu. "Kalau turun (biaya), kualitas layanan juga akan ikut turun dong. Ini kan tidak bisa terjadi," tuturnya kemudian.
Kenaikan, mungkin juga dilakukan melalui jalur khusus atau Ujian Saringan Masuk (USM) ITB. Namun, kenaikan ini baru bisa dipastikan setelah ada rapat Majelis Wali Amanah (MWA).
Rencana kenaikan biaya kuliah sempat terlontar pula di Universitas Pendidikan Indonesia, mengingat sudah tiga tahun terakhir tidak ada penyesuaian biaya sumbangan pengembangan pendidikan (SPP). Apalagi, universitas ini kini memiliki aset gedung baru senilai Rp 420 miliar yang tentunya membutuhkan biaya operasional tinggi.
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Prof Sunaryo Kartadinata tidak berani tegas menjawab soal kemungkinan kenaikan SPP ini. "Di tahun 2009 kami masih berasumsi untuk pakai besaran SPP yang sama di tahun ini. Tetapi, sekali lagi ini masih sekedar asumsi," ujarnya dalam jumpa pers beberapa waktu lalu.
Naikkan subsidi
Berbeda dengan kedua perguruan tinggi negeri ini, Universitas Padjadjaran berani optimis tidak menaikkan SPP. Sebab, perguruan tinggi ini telah lebih dulu melakukan penyesuaian biaya pengembangan pendidikan (BPP) tahun ini. Jika dulu mahasiswa rata-rata membayar Rp 600 ribu Rp 1,5 juta per semester, kini BPP menjadi dipukul rata Rp 2 juta untuk seluruh mahasiswa baru segala jurusan.
Padahal, Direktorat Jendral Dikti Depdiknas sebelumnya telah menginstruksikan tiap-tiap perguruan tinggi negeri agar tidak menaikkan biaya kuliah di 2009 mendatang. Sebagai gantinya, pemerintah akan meningkatkan plafon subsidi yang biasa diberikan ke universitas tiap tahunnya. Ini menyusul kepastian naiknya anggaran pendidikan menjadi 20 persen di 2009 mendatang ( Kompas, 26 September 2008).
Namun, seperti yang diungkapkan Sunaryo, perguruan tinggi negeri justru belum mengetahui berapa besar plafon kenaikan itu. Padahal, menurut Ketua Senat UPI Endang Soemantri, perguruan tinggi berstatus BHMN (badan hukum milik negara) seperti UPI, saat ini masih mengandalkan subsidi pemerintah dan tutition fee (dana mahasiswa) untuk operasional kuliah.
Institut Teknologi Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berencana menaikkan biaya kuliah. Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik ITB Prof Adang Surahman, Senin (3/11), perguruan tinggi tiap tahun kesulitan menyesuaikan dengan tekanan inflasi. "Saya kira wajar tiap tahun itu (biaya kuliah) disesuaikan dengan inflasi," ucapnya.
Kemungkinan besaranya kenaikan biaya kuliah ini adalah 10 persen dari angka biaya pengembangan pendidikan (BPP) Rp 2,5 juta per semester saat ini. Menurut Adang, seperti yang umumnya terjadi di kampus lain, kenaikan biaya kuliah khusus akan diterapkan bagi mahasiswa baru. "Sehingga, tiap angkatan akan berbeda," ujarnya.
Tanpa penyesuaian biaya, ucapnya, akan sulit bagi perguruan tinggi untuk mengejar mutu. "Kalau turun (biaya), kualitas layanan juga akan ikut turun dong. Ini kan tidak bisa terjadi," tuturnya kemudian.
Kenaikan, mungkin juga dilakukan melalui jalur khusus atau Ujian Saringan Masuk (USM) ITB. Namun, kenaikan ini baru bisa dipastikan setelah ada rapat Majelis Wali Amanah (MWA).
Rencana kenaikan biaya kuliah sempat terlontar pula di Universitas Pendidikan Indonesia, mengingat sudah tiga tahun terakhir tidak ada penyesuaian biaya sumbangan pengembangan pendidikan (SPP). Apalagi, universitas ini kini memiliki aset gedung baru senilai Rp 420 miliar yang tentunya membutuhkan biaya operasional tinggi.
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Prof Sunaryo Kartadinata tidak berani tegas menjawab soal kemungkinan kenaikan SPP ini. "Di tahun 2009 kami masih berasumsi untuk pakai besaran SPP yang sama di tahun ini. Tetapi, sekali lagi ini masih sekedar asumsi," ujarnya dalam jumpa pers beberapa waktu lalu.
Naikkan subsidi
Berbeda dengan kedua perguruan tinggi negeri ini, Universitas Padjadjaran berani optimis tidak menaikkan SPP. Sebab, perguruan tinggi ini telah lebih dulu melakukan penyesuaian biaya pengembangan pendidikan (BPP) tahun ini. Jika dulu mahasiswa rata-rata membayar Rp 600 ribu Rp 1,5 juta per semester, kini BPP menjadi dipukul rata Rp 2 juta untuk seluruh mahasiswa baru segala jurusan.
Padahal, Direktorat Jendral Dikti Depdiknas sebelumnya telah menginstruksikan tiap-tiap perguruan tinggi negeri agar tidak menaikkan biaya kuliah di 2009 mendatang. Sebagai gantinya, pemerintah akan meningkatkan plafon subsidi yang biasa diberikan ke universitas tiap tahunnya. Ini menyusul kepastian naiknya anggaran pendidikan menjadi 20 persen di 2009 mendatang ( Kompas, 26 September 2008).
Namun, seperti yang diungkapkan Sunaryo, perguruan tinggi negeri justru belum mengetahui berapa besar plafon kenaikan itu. Padahal, menurut Ketua Senat UPI Endang Soemantri, perguruan tinggi berstatus BHMN (badan hukum milik negara) seperti UPI, saat ini masih mengandalkan subsidi pemerintah dan tutition fee (dana mahasiswa) untuk operasional kuliah.
Mengenal Perguruan Tinggi Inggris Dari ‘Dekat’
Ditulis oleh Irwandi Thursday, 19 February 2009 Siapa yang tidak mengenal British Council, sebuah organisasi internasional dari Inggris yang bergerak di bidang budaya dan edukasi dan memiliki kantor perwakilan di 109 negara di dunia. British Council memberikan pelayanan (termasuk juga beasiswa), koneksi dan informasi terlengkap dan terkini tentang pendidikan tinggi Inggris kepada seluruh negara di mana mereka bekerja.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan British Council mengadakan Widya Tele Wicara (Video Tele Conference) antara Perguruan tinggi Inggris dengan Perguruan tinggi Indonesia. Dilakukan dalam empat sesi dengan topik/bidang dan perguruan tinggi sumber yang berbeda. British council memilih dua perguruan tinggi Inggris berdasarkan kekuatan bidangnya di setiap sesi sebagai nara sumber.
Empat sesi itu adalah Engineering Program, Business and Management program, Education Program, dan Tourism and Hospitality Program. Dua sesi telah berlangsung, yaitu sesi engineering program pada 17/02 dengan University of Southampton dan University of Sheffield sebagai nara sumber dan sesi Business and management Study pada 18/02 dengan narasumber University of Manchester and London Metropolitan University.
Dua sesi selanjutnya adalah Education Program pada 24/2 dengan nara sumber University of Leeds dan University of New Castle. Sesi terakhir, Tourism and Hospitality program pada 25/02 dengan nara sumber Bounemouth University dan Liverpool John Moores University.
Mengingat perbedaan waktu antara dua negara, maka jadwal Widya Tele Wicara ini dilakukan pada setiap jam 15.00-16.00 bertepatan dengan pukul 08.00-09.00 waktu Inggris.
Widya Tele Wicara memberikan kesempatan kepada segenap civitas academica peruguruan tinggi Indonesia mengenal lebih dekat dan berkomunikasi dengan profesor, penanggungjawab program di perguruan tinggi sumber. Mencari secara bersama untuk masa yang akan datang, agenda dan kemungkinan-kemungkinan kerjasama pendidikan tinggi.Bagi Dikti ini adalah kesempatan untuk peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan, terutama mutu dosen.
Saat ini dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, telah melakukan berbagai hal untuk memenuhi amanah Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengharuskan kualifikasi akademik minimum dosen adalah lulusan program magister dan lulusan program doktor untuk program pascarjana. Serta amanah lain dari UU RI No. 14 tahun 2005 bahwa dosen juga berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya terus menerus dan mereka berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan akses ke sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Modalitas yang sedang dan telah dilakukan oleh Dikti adalah mengembangkan program beasiswa untuk studi S2/S3 dalam dan luar negeri dengan skema BPPS, sandwich program, Program Academic Recharging (PAR), dan program aliansi. Dengan perguruan tinggi Inggris melalui British Council bisa dibangun berbagai kerjasama terkait dengan beasiswa luar negeri, Sandwich program, PAR dan lain sebagainya. Semoga bisa dimanfaatkan.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan British Council mengadakan Widya Tele Wicara (Video Tele Conference) antara Perguruan tinggi Inggris dengan Perguruan tinggi Indonesia. Dilakukan dalam empat sesi dengan topik/bidang dan perguruan tinggi sumber yang berbeda. British council memilih dua perguruan tinggi Inggris berdasarkan kekuatan bidangnya di setiap sesi sebagai nara sumber.
Empat sesi itu adalah Engineering Program, Business and Management program, Education Program, dan Tourism and Hospitality Program. Dua sesi telah berlangsung, yaitu sesi engineering program pada 17/02 dengan University of Southampton dan University of Sheffield sebagai nara sumber dan sesi Business and management Study pada 18/02 dengan narasumber University of Manchester and London Metropolitan University.
Dua sesi selanjutnya adalah Education Program pada 24/2 dengan nara sumber University of Leeds dan University of New Castle. Sesi terakhir, Tourism and Hospitality program pada 25/02 dengan nara sumber Bounemouth University dan Liverpool John Moores University.
Mengingat perbedaan waktu antara dua negara, maka jadwal Widya Tele Wicara ini dilakukan pada setiap jam 15.00-16.00 bertepatan dengan pukul 08.00-09.00 waktu Inggris.
Widya Tele Wicara memberikan kesempatan kepada segenap civitas academica peruguruan tinggi Indonesia mengenal lebih dekat dan berkomunikasi dengan profesor, penanggungjawab program di perguruan tinggi sumber. Mencari secara bersama untuk masa yang akan datang, agenda dan kemungkinan-kemungkinan kerjasama pendidikan tinggi.Bagi Dikti ini adalah kesempatan untuk peningkatan Mutu dan Daya Saing Pendidikan, terutama mutu dosen.
Saat ini dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, telah melakukan berbagai hal untuk memenuhi amanah Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengharuskan kualifikasi akademik minimum dosen adalah lulusan program magister dan lulusan program doktor untuk program pascarjana. Serta amanah lain dari UU RI No. 14 tahun 2005 bahwa dosen juga berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya terus menerus dan mereka berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan akses ke sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Modalitas yang sedang dan telah dilakukan oleh Dikti adalah mengembangkan program beasiswa untuk studi S2/S3 dalam dan luar negeri dengan skema BPPS, sandwich program, Program Academic Recharging (PAR), dan program aliansi. Dengan perguruan tinggi Inggris melalui British Council bisa dibangun berbagai kerjasama terkait dengan beasiswa luar negeri, Sandwich program, PAR dan lain sebagainya. Semoga bisa dimanfaatkan.
Mandat Utama Perguruan Tinggi Indonesia
Ditulis oleh Irwandi Wednesday, 25 February 2009
Mandat utama perguruan tinggi di Indonesia, sebelum yang lainnya, adalah memberi nilai tambah dan mengabdi untuk masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Tri darma perguruan tinggi, harus diarahkan untuk menjawab masalah masyarakat dan pemerintah daerah dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Menurut Dirjen Dikti, Prof. Dr. Fasli Jalal, dalam sidang pleno Rembuk Nasional, 23-25 Februari, Sawangan, Depok, ini harus diletakkan sebagai prioritas utama perguruan tinggi, sebelum berbicara tentang World Class Universities dan cita-cita lainnya. Ini adalah leverage perguruan tinggi di mata masyarakat.
Ini juga mengingatkan arahan bapak Menteri Pendidikan Nasional dalam salah satu pertemuan Rapat Kerja Nasional Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis pada 22-24 Juli 2008 yang menyebutnya sebagai akhlak perguruan tinggi. Ada pertanggunjawaban moral perguruan tinggi kepada masyarakat.
Ketika terjadi problem di tengah masyarakat setempat, secara hokum memang pemerintah daerah yang bertanggungjawab, tapi secara moral perguruan tinggilah sebetulnya yang lebih merasa bertanggungjawab, terutama perguruan tinggi negeri. Sebagai ilustrasi, ketika banjir Jakarta terjadi, seharusnya UI merasa lebih bertanggungjawab. Ketika Bandung menjadi lautan sampah, ITB harus merasa bersalah. Ketika di Jogjakarta tinggi buta aksaranya UGM dan UNY harus bertanggungjawab dan paling di depan memikirkan jalan keluarnya.
Menurut Dirjen Dikti, sebetulnya beberapa perguruan tinggi sudah memiliki modal dan model keunggulan lokal dalam pengembangan tri darma perguruan tinggi ini. Mereka berhasil mengembangkan kerjasama dengan pemda dan masyarakat dan diakui oleh dunia internasional terbukti dari penghargaan dunia yang didapatkan dan keterlibatan universitas luar negeri di dalamnya. Best practices ini bisa dibagi dan dipelajari. Misalnya beberapa perguruan tinggi telah mengembangkan contoh-contoh KKN Tematik, penelitian-penelitian kontekstual, selain recognisi internasional, dirasakan langsung oleh masyarakat manfaatnya.
Universitas Gadjah Mada memiliki KKN tematik pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM- UGM), Universitas Kristen Petra membuat Community Outreach Program (COP), UNAIR mengembangkan lembaga Penyakit tropik, UNAND dengan kegiatan ekstra kurikuler Mahasiswa berbasis asrama, UBINUS dengan benckmark service excellence, ISO 9001-2000, Malcolm Baldridge dan lain sebagainya.
Poinnya adalah perguruan tinggi harus saling belajar dan saling membantu. Dirjen selalu mengingatkan dalam berbagai pertemuan, termasuk dalam Rembuk nasional ini, perguruan tinggi jangan merasa sendirian, walaupun ada otonomi yang besar, harus saling merajut kerjasama satu dengan yang lainnya. Harus dihilangkan sekat-sekat Universitas, bahkan sekat-sekat fakultas di dalam satu universitas yang menghalangi untuk berkomunikasi dan saling belajar.
Mandat utama perguruan tinggi di Indonesia, sebelum yang lainnya, adalah memberi nilai tambah dan mengabdi untuk masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Tri darma perguruan tinggi, harus diarahkan untuk menjawab masalah masyarakat dan pemerintah daerah dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Menurut Dirjen Dikti, Prof. Dr. Fasli Jalal, dalam sidang pleno Rembuk Nasional, 23-25 Februari, Sawangan, Depok, ini harus diletakkan sebagai prioritas utama perguruan tinggi, sebelum berbicara tentang World Class Universities dan cita-cita lainnya. Ini adalah leverage perguruan tinggi di mata masyarakat.
Ini juga mengingatkan arahan bapak Menteri Pendidikan Nasional dalam salah satu pertemuan Rapat Kerja Nasional Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis pada 22-24 Juli 2008 yang menyebutnya sebagai akhlak perguruan tinggi. Ada pertanggunjawaban moral perguruan tinggi kepada masyarakat.
Ketika terjadi problem di tengah masyarakat setempat, secara hokum memang pemerintah daerah yang bertanggungjawab, tapi secara moral perguruan tinggilah sebetulnya yang lebih merasa bertanggungjawab, terutama perguruan tinggi negeri. Sebagai ilustrasi, ketika banjir Jakarta terjadi, seharusnya UI merasa lebih bertanggungjawab. Ketika Bandung menjadi lautan sampah, ITB harus merasa bersalah. Ketika di Jogjakarta tinggi buta aksaranya UGM dan UNY harus bertanggungjawab dan paling di depan memikirkan jalan keluarnya.
Menurut Dirjen Dikti, sebetulnya beberapa perguruan tinggi sudah memiliki modal dan model keunggulan lokal dalam pengembangan tri darma perguruan tinggi ini. Mereka berhasil mengembangkan kerjasama dengan pemda dan masyarakat dan diakui oleh dunia internasional terbukti dari penghargaan dunia yang didapatkan dan keterlibatan universitas luar negeri di dalamnya. Best practices ini bisa dibagi dan dipelajari. Misalnya beberapa perguruan tinggi telah mengembangkan contoh-contoh KKN Tematik, penelitian-penelitian kontekstual, selain recognisi internasional, dirasakan langsung oleh masyarakat manfaatnya.
Universitas Gadjah Mada memiliki KKN tematik pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM- UGM), Universitas Kristen Petra membuat Community Outreach Program (COP), UNAIR mengembangkan lembaga Penyakit tropik, UNAND dengan kegiatan ekstra kurikuler Mahasiswa berbasis asrama, UBINUS dengan benckmark service excellence, ISO 9001-2000, Malcolm Baldridge dan lain sebagainya.
Poinnya adalah perguruan tinggi harus saling belajar dan saling membantu. Dirjen selalu mengingatkan dalam berbagai pertemuan, termasuk dalam Rembuk nasional ini, perguruan tinggi jangan merasa sendirian, walaupun ada otonomi yang besar, harus saling merajut kerjasama satu dengan yang lainnya. Harus dihilangkan sekat-sekat Universitas, bahkan sekat-sekat fakultas di dalam satu universitas yang menghalangi untuk berkomunikasi dan saling belajar.
“Menciptakan Lulusan Perguruan Tinggi Pencipta Kerja Melalui Entrepreneurship”
Ditulis oleh Irwandi Tuesday, 09 December 2008 Salah satu tantangan pendidikan tinggi Indonesia saat ini adalah bagaimana merubah paradigma berfikir lulusan dari job seeker kepada job creator ditengah pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ketersedian lapangan pekerjaan yang terbatas. Ada tiga watak penting yang menjadi penanda seorang wirausaha yaitu individu yang mampu menciptakan kesempatan (opportunity creator), mampu menciptakan hal-hal atau ide-ide baru yang orisinal (innovator) dan terakhir harus berani mengambil resiko dan mampu mengitungnya (calculated risk taking). Dan kewirausahaan ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dipelajari, perguruan tinggi adalah salah satu tempat yang paling pas untuk melakukan pendidikan kewirausahaan ini. Memperhatikan kondisi relevansi pendidikan tinggi Indonesia ini, untuk tahun 2009, Dikti menjadikan program kewirausahaan sebagai program prioritas nasional yang harus dijalankan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dikti menyebutnya dengan Program kewirausahaan mahasiswa. Untuk itu, pada Selasa (9/12) bertempat di hotel Century, Jakarta, Dikti memulai dengan program Training of Trainers (TOT) Pendidikan Kewirausahaan bagi para dosen perguruan tinggi untuk Batch I. Direncanakan untuk tahun ini akan dilakukan dalam dua Batch.
Salah satu yang paling gigih dan serius mengembangkan semangat kewirausahaan ini adalah Dr. Ir. Ciputra. Melalui University of Ciputra Entrepreneurship centernya (UCEC) telah mengembangkan berbagai program pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, seperti CROWN dan Trusty Worthy. Dalam program pelatihan ini segmennya betul-betul generasi muda. Umur tidak lebih lewat dari 30 tahun. Tidak hanya di kelas, para peserta dalam bentuk tim dilibatkan dalam pengalaman/praktik langsung lapangan yang mereka sebut dengan crown 1 dan II dan trusty worthy I dan II. Tentu masih banyak yang lain, seperti misalnya Bank Mandiri melalui program corporate Social Responsibilitynya juga telah mengembangkan program penghargaan bagi wirausaha muda bagi kalangan mahasiswa dan alumni.
Pada TOT ini para peserta akan belajar banyak dari bapak Ciputra dengan teamnya dari University of Ciputra Entrepreneurship selama kurang lebih lima hari. Diharapkan para peserta mampu mereplikasikan pelatihan kepada para mahasiswa-mahasiswa mereka yang ada dalam kampus masing-masing.
“Demi intensitas pelatihan per batch peserta dibatasi paling banyak 50 orang. Tahun depan direncanakan akan melibatkan 1600 orang dosen dengan mengundang pelatih dari berbagai penggerak kewirausahaan selain Ciputra”, kata Dirjen Dikti, dr. Fasli Jalal, Ph.D dalam pembukaan program TOT ini. Menurut Dirjen, sebetulnya program ini bukanlah creatio ex nihilo juga, Karena beberapa perguruan tinggi telah memiliki dan mengembangkan berbagai program kewirausahaan dengan berbagai nama. Beberapa perguruan tinggi bahkan telah tampil lebih maju dengan incubator-inkubator dan pusat-pusat bisnis dalam menyiapkan lulusan-lulusan yang bisa merubah sampah menjadi emas.
Salah satu yang paling gigih dan serius mengembangkan semangat kewirausahaan ini adalah Dr. Ir. Ciputra. Melalui University of Ciputra Entrepreneurship centernya (UCEC) telah mengembangkan berbagai program pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, seperti CROWN dan Trusty Worthy. Dalam program pelatihan ini segmennya betul-betul generasi muda. Umur tidak lebih lewat dari 30 tahun. Tidak hanya di kelas, para peserta dalam bentuk tim dilibatkan dalam pengalaman/praktik langsung lapangan yang mereka sebut dengan crown 1 dan II dan trusty worthy I dan II. Tentu masih banyak yang lain, seperti misalnya Bank Mandiri melalui program corporate Social Responsibilitynya juga telah mengembangkan program penghargaan bagi wirausaha muda bagi kalangan mahasiswa dan alumni.
Pada TOT ini para peserta akan belajar banyak dari bapak Ciputra dengan teamnya dari University of Ciputra Entrepreneurship selama kurang lebih lima hari. Diharapkan para peserta mampu mereplikasikan pelatihan kepada para mahasiswa-mahasiswa mereka yang ada dalam kampus masing-masing.
“Demi intensitas pelatihan per batch peserta dibatasi paling banyak 50 orang. Tahun depan direncanakan akan melibatkan 1600 orang dosen dengan mengundang pelatih dari berbagai penggerak kewirausahaan selain Ciputra”, kata Dirjen Dikti, dr. Fasli Jalal, Ph.D dalam pembukaan program TOT ini. Menurut Dirjen, sebetulnya program ini bukanlah creatio ex nihilo juga, Karena beberapa perguruan tinggi telah memiliki dan mengembangkan berbagai program kewirausahaan dengan berbagai nama. Beberapa perguruan tinggi bahkan telah tampil lebih maju dengan incubator-inkubator dan pusat-pusat bisnis dalam menyiapkan lulusan-lulusan yang bisa merubah sampah menjadi emas.
Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Maritim
Ditulis oleh Irwandi Thursday, 08 January 2009Disaat pendidikan tinggi Indonesia menghadapi persoalan relevansi seperti tingginya angka pengangguran kalangan terdidik dari kalangan perguruan tinggi, di sisi lain ada kesempatan yang terbuka lebar untuk bekerja di kapal-kapal asing. Permintaan pelaut dunia hingga 2010 sejumlah 40.000 orang, sementara Indonesia baru bisa mengisi dari peluang itu, 500 orang per tahunnya. Dalam konteks ini pendidikan maritime memiliki posisi yang penting dan strategis untuk melahirkan lulusan yang berkualitas sesuai standar International Maritime Organizations (IMO)
Saat ini, Indonesia telah memiliki banyak perguruan tinggi maritime dengan jurusan Teknika, Nautikanya. Karena problem klasik yang selalu dijadikan alasan bagi peningkatan mutu adalah kualitas praktikum dikaitkan dengan simulator, saat ini juga sudah ada simulator center di Semarang Growth Center (SGC).
Persoalannya adalah apakah dalam konteks menjawab peluang dan tantangan yang ada, permasalahannya hanya sesederhana itu. Perlu ada penyamaan langkah dan strategi dalam pengembangan, pendidikan tinggi maritime dari para stakeholder Pendidikan tinggi maritime mulai dari Perguruan tinggi Maritim sampai INSA (Indonesia Ship Owner Association), KPI (kesatuan Pelaut Indonesia), BKSPMSI (Badan Kerjasama PT Maritim Swasta Indonesia), APPMI (Asosiasi Pendidikan dan pelatihan maritime Indonesia), Departemen Perhubungan dan SGC. Dikti mencoba manfasilitasi bagaimana para pemangku kepentingan ini menganalisa bersama apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan (telah berlangsung 9 Desember 2008 dalam bentuk Workshop).
Direktur Jenderal Pendikan Tinggi, bapak dr. Fasli Jalal, Ph.D dalam sambutannya mengharapkan agar perguruan tinggi Maritim harus jeli memanfaatkan peluang-peluang kerja yang tersedia di kapal-kapal asing. Penerapanan Quality Standar System mutlak harus dilakukan. Bahkan, menurut Dirjen semua pelaut-pelaut harus dipastikan terus mendapatkan pelatihan-pelatihan dan mendapat sertifikat IMO. Dalam pertemuan ini juga hadir sebagai pembicara bapak Indra Priyatna (Direktur Perkapalan dan Kepelautan Dephub), bapak Imam Sadjiono dan Wegig Pratama (Ketua dan Sekretaris BKSPMSI) dan Endang Kusumanti (Direktur SGC &BusSe Consultant).
Peserta melihat dan menyimpulkan beberapa point penting, diantaranya perguruan tinggi maritime memanfaatkan SGC semaksimal mungkin untuk praktikum dan menjawab permasalahan kompetensi laboratorium, perlunya sebuah perpustakaan nasional khusus maritime, perlunya hibah untuk peralatan minimal standar di kampus-kampus sesuai standar MET (Maritime Education and Training) dan perlu pembelajaran bahasa Inggris yang lebih intensif diluar kurikulum.
Saat ini, Indonesia telah memiliki banyak perguruan tinggi maritime dengan jurusan Teknika, Nautikanya. Karena problem klasik yang selalu dijadikan alasan bagi peningkatan mutu adalah kualitas praktikum dikaitkan dengan simulator, saat ini juga sudah ada simulator center di Semarang Growth Center (SGC).
Persoalannya adalah apakah dalam konteks menjawab peluang dan tantangan yang ada, permasalahannya hanya sesederhana itu. Perlu ada penyamaan langkah dan strategi dalam pengembangan, pendidikan tinggi maritime dari para stakeholder Pendidikan tinggi maritime mulai dari Perguruan tinggi Maritim sampai INSA (Indonesia Ship Owner Association), KPI (kesatuan Pelaut Indonesia), BKSPMSI (Badan Kerjasama PT Maritim Swasta Indonesia), APPMI (Asosiasi Pendidikan dan pelatihan maritime Indonesia), Departemen Perhubungan dan SGC. Dikti mencoba manfasilitasi bagaimana para pemangku kepentingan ini menganalisa bersama apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan (telah berlangsung 9 Desember 2008 dalam bentuk Workshop).
Direktur Jenderal Pendikan Tinggi, bapak dr. Fasli Jalal, Ph.D dalam sambutannya mengharapkan agar perguruan tinggi Maritim harus jeli memanfaatkan peluang-peluang kerja yang tersedia di kapal-kapal asing. Penerapanan Quality Standar System mutlak harus dilakukan. Bahkan, menurut Dirjen semua pelaut-pelaut harus dipastikan terus mendapatkan pelatihan-pelatihan dan mendapat sertifikat IMO. Dalam pertemuan ini juga hadir sebagai pembicara bapak Indra Priyatna (Direktur Perkapalan dan Kepelautan Dephub), bapak Imam Sadjiono dan Wegig Pratama (Ketua dan Sekretaris BKSPMSI) dan Endang Kusumanti (Direktur SGC &BusSe Consultant).
Peserta melihat dan menyimpulkan beberapa point penting, diantaranya perguruan tinggi maritime memanfaatkan SGC semaksimal mungkin untuk praktikum dan menjawab permasalahan kompetensi laboratorium, perlunya sebuah perpustakaan nasional khusus maritime, perlunya hibah untuk peralatan minimal standar di kampus-kampus sesuai standar MET (Maritime Education and Training) dan perlu pembelajaran bahasa Inggris yang lebih intensif diluar kurikulum.
Langganan:
Postingan (Atom)
