179 SMK BI Akan Diverifikasi Ulang

MAGELANG, KAMIS - Sebanyak 179 sekolah menengah kejuruan (SMK) yang saat ini sudah menjadi rintisan sekolah bertaraf internasional (SBI) di seluruh Indonesia, tahun ini akan diverifikasi ulang. Hasil dari proses verifikasi yang berakhir April 2008 ini nantinya akan menentukan apakah masing-masing sekolah tersebut layak untuk tetap menyandang status sebagai SBI atau tidak.

"Jika memang dianggap tidak layak, maka status SBI yang disandang bisa dicabut dan sekolah yang bersangkutan bisa menjadi SMK biasa," ujar staf Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional, Affras Sumarno, saat meninjau SMK Pangudi Luhur (PL) Muntilan, Kamis (3/4).

Proses verifikasi tersebut dilakukan oleh tim yang beranggotakan perwakilan dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Direktorat Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional, dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Khusus pada sembilan SMK yang mendapatkan bantuan dari Indonesian-German Institute (IGI), proses verifikasi dengan meneliti 12 komponen ini, juga melibatkan pemerintah Jerman.

Untuk tahun ini, kegiatan verifikasi dilakukan mulai 1 Maret hingga 4 April 2008. Dari hasil itu, tim akan merekomedasikan kepada Departemen Pendidikan Nasional, sekolah mana yang masih tetap bertahan sebagai SBI. "Tahun ini, sekolah-sekolah yang dianggap layak untuk tetap menjadi SBI, akan mendapatkan bantuan Rp 200 juta per lembaga," ujarnya.

Saat ini, sebanyak 179 SMK tersebut memang baru berstatus sebagai rintisan SBI. Namun, pada akhir tahun 2008, diharapkan Indonesia sudah memiliki sekolah yang benar-benar berstandar SBI.

SMK berstandar SBI harus memenuhi 12 komponen kinerja. Selama ini, sekolah masih seringkali memenuhi beberapa persyaratan diantaranya nilai Test of English for International Communication (TOEIC) siswa dan guru yang masih kurang dari 400, dan masih kurang lancarnya pemakaian bahasa Inggris dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.

Staf Seksi SMK Subdinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Sri Agung Prabowo mengatakan bahwa hingga tahun 2007, di Jawa Tengah sendiri telah terdapat 35 SMK rintisan SBI, yang tersebar di 22 kota/kabupaten. "Saat ini, 35 SMK itu juga tengah diverifikasi ulang," ujarnya.

Selain itu, Prabowo mengatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah juga berniat menambah jumlah SMK rintisan SBI. Hingga akhir tahun ini, diharapkan minimal satu SMK rintisan SBI dapat berdiri di setiap kota/kabupaten di Jawa Tengah.

"Terkait hal itu, saat ini kami juga sudah mengajukan pendirian SMK rintisan SBI di 13 kota/kabupaten di Jawa Tengah," ujarnya.

Anggaran Pendidikan Belum Bisa Gratiskan Biaya Sekolah

Kamis, 29 Januari 2009 | 06:25 WIB

JAYAPURA, KAMIS- Anggaran pendidikan untuk Papua tahun 2009 belum dapat menggratiskan masyarakat untuk dapat melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun.

Direktur Eksekutif Institute For Civil Society Strengthening (ICS) Papua, Budi Setyanto dan pihak Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), senada mengungkapkan hal itu, Rabu (28/1).

ICS dan FITRA menyatakan seperti itu didasarkan atas hasil analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua. "UU Sisdiknas mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, namun Papua hanya menganggarkan 4,7 persen. Sedangkan jika mengacu pada amanat Perda, anggaran pendidikan harus sebesar 30 persen dari dana Otsus atau Rp 313,18 miliar. Sekarang ini hanya dianggarkan 24,18 persen," ujar Budi.

Sementara itu anggaran pendidikan yang sebesar Rp 171,93 miliar atau 84,51 persen habis dipakai untuk belanja gaji, tunjangan dan honor pegawai serta biaya administrasi kantor dan perjalanan dinas.

Akibatnya, dana pendidikan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik hanya Rp 31,52 miliar atau 15,49 persen, dan tidak ada yang dialokasikan untuk program wajib belajar sembilan tahun.

Dengan demikian, kata Budi, anggaran pendidikan tahun ini telah mengabaikan program wajib belajar yang merupakan prioritas dari Gubernur Provinsi Papua dan pemerintah pusat. "Kondisi ini sangat kontradiktif dengan janji Gubernur Papua yang akan memberikan pendidikan gratis SD dan SMP bagi orang asli Papua dari keluarga miskin," ujarnya.

Selain itu, juga terjadi pemangkasan sebesar 86 persen untuk anggaran program pendidikan anak usia dini dari Rp 6,64 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp 930 juta pada tahun 2009. Demikian pula pada program pendidikan menengah terjadi pengurangan dana 92 persen, dari Rp 35,01 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp 2,83 miliar pada tahun 2009.

Sedangkan untuk program manajemen pelayanan pendidikan justru terjadi kenaikan anggaran dari Rp 8,46 miliar pada tahun 2008, menjadi Rp 28,04 miliar atau naik 230 persen. "Padahal anggaran ini dialokasikan untuk biaya koordinasi, pembinaan, pengawasan dan monitoring yang semuanya untuk kepentingan aparatur birokrasi pendidikan," kata Budi menandaskan.

Terkait hal itu, ICS mendesak Pemprov dan DPRD untuk konsisten mematuhi Perda No.5 Tahun 2006 dengan mengalokasikan anggaran pendidikan paling sedikit 30 persen dari dana Otsus sehingga dapat memenuhi janji yang pernah dilontarkan gubernur, yakni menerapkan pendidikan gratis bagi orang asli Papua dari golongan miskin.

Sekolah Pertanian Pembangunan Direvitalisasi

JAKARTA, KAMIS - Departemen Pendidikan Nasional memberikan bantuan rehabilitasi gedung kepada sebanyak empat Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) masing-masing menerima sebanyak Rp 240 juta. Bantuan tersebut digunakan untuk mengembangkan rintisan sekolah menengah kejuruan pertanian berstandar internasional.

Penyelenggaraan SPP bertujuan untuk menghasilkan teknisi pertanian tingkat terampil dalam rangka mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo secara simbolis memberikan bantuan tersebut, Kamis (31/7), di Jakarta usai Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Mendiknas dan Menteri Pertanian tentang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan pada Sekolah Pertanian Pembangunan.

Sekolah yang mendapatkan bantuan yakni SPP Negeri Sembawa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, SPP Negeri Banjarbaru Kabupaten Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, SPP Negeri Kupang Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, dan SPP Negeri Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Bambang Sudibyo mengatkan kesepakatan bersama antara Depdiknas dan Departemen Pertanian itu sebagai payung kebijakan antar departemen terkait guna meningkatkan kualitas dan memenuhi kuantitas tenaga teknis menengah yang dibutuhkan di bidang pertanian yang handal sebagai ujung tombak pembangunan. "Depdiknas dan Deptan membina bersama-sama sekolah baik di tingkat perguruan tinggi maupun sekolah menengah kejuruan sesuai kewenangan masing-masing termasuk pengembangan kurikulum," katanya.

Menteri Pertanian Anton Apriyanto mengatakan, program pendidikan di SPP akan direvitalisasi ke arah pendidikan menengah kejuruan berbasis kompetensi di bidang pertanian guna mendukung pelaksanaan program pembangunan pertanian.

Revitalisasi pendidikan menengah pertanian difokuskan pada lima langkah strategis yakni, pengembangan lembaga pendidikan pertanian, peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, dan peningkatan kerja sama dan memperluas pengabdian kepada masyarakat dan jaringan kemitraan.

SPP di seluruh Indonesia berjumlah 77 sekolah. Sebanyak 3 SPP Negeri dikelola oleh Departemen Pertanian, 52 SPP dikelola oleh daerah, dan 22 SPP dikelola oleh yayasan.

Sinkronkan Sistem Pendidikan dan Ketenagakerjaan Nasional

Selasa, 24 Maret 2009 | 18:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sinkronisasi antara sistem kependudukan, pendidikan, dan ketenagakerjaan nasional mendesak dilakukan untuk mengatasi persoalan pengangguran terdidik yang masih tinggi. Pasalnya, pengangguran terdidik dari jenjang pendidikan menengah dan tinggi mencapai hampir 50 persen dari total jumlah pengangguran, sedangkan lowongan kerja yang terisi sesuai dengan pendidikan baru berkisar 30 persen.

"Sinergi antara sistem pendidikan nasional dan sistem ketenagakerajaan diharapkan dapat tercapai melalui link and match. Kita perlu memperbanyak tenaga siap pakai level menengah. Kemudian pada level perguruan tinggi adalah berbasis pasar kerja, sehingga terjadi inovasi-inovasi baru, manajemen baru, dan peluang kerja baru," kata Oon Kurnia Putra, Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bidang Kependudukan pada seminar bertajuk "Peningkatan Kualitas SDM Berbasis Keunggulan Lokal dalam Perspektif Desentralisasi Pendidikan" yang diselenggarakan Universitas Negeri Jakarta, Selasa (24/3) di Jakarta.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada Februari 2008 tercatat 9,43 juta penganggur atau sebanyak 8,46 persen dari total penduduk. Pengangguran di tingkat SD-SMP berjumlah 4,8 juta, sedangkan di jenjang SMA-universitas mencapai 4,5 juta orang.

Selain itu, perlu juga memanajemen kependudukan yang meliputi pengendalian jumlah penduduk, kualitas penduduk, dan penyebaran penduduk. Pemerintah daerah, kata Oon, dapat mencegah urbanisasi yang tidak terkendali dengan menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah. "Jangan sampai penduduk daerah berbondong-bondong ke kota yang sekarang makin padat," kata Oon.

Muchlas Samani, Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, mengatakan, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada pada saat ini adalah akibat atau hasil dari kebijakan 12 sampai dengan 15 tahun yang lalu. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas SDM perlu disesuaikan dengan visi ke depan.

"Pendidikan tidak bisa potong kompas. Asumsi-asumsi sekian tahun yang lalu mungkin berbeda dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diperhatikan tahapannya untuk mengantisipasi tuntutan yang akan datang," kata Muchlas.

Sutjipto, guru besar Universitas Negeri Jakarta, mengatakan, dalam menyelenggarakan pendidikan, pemerintah perlu melihat secara cermat kebutuhan daerah, kemampuan, dan kearifan lokal untuk mempercepat peningkatan mutu dan layanan pendidikan di Tanah Air.

2009, Indonesia Butuh 40 Ribu Guru

Medan ( Berita ) : Kabar gembira bagi calon-calon guru. Tahun 2009 mendatang, pemerintah akan mengambil kebijakan dengan menerima sebanyak 40 ribu guru se Indonesia, baik dari lulusan pendidikan maupun non pendidikan.
“Kebijakan ini ditempuh pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas pendidik di Sekolah Menegah Kejuruan (SMK),” ujar Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Sumut Drs Delta Pasaribu MPd pada penutupan LKS se – Sumut di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumut, kemarin.
Dengan adanya kebijakan ini lanjut Delta, tahun depan sarjana teknik yangsangat diperlukan di SMK bisa di terima sebagai guru SMK. Sehingga ke depannya diharapkan kualitas lulusan SMK akan merata.
Delta mengakui, saat ini kemajuan dan kualitas pendidikan SMK yang ada di Sumut masih belum merata di setiap daerah. Salah satu buktinya masih banyak kabupaten/kota yang tidak memenangkan satu juara pun dalam lomba keterampilan siswa (LKS) se – Sumut yang digelar sejak 1-5 Desember 2008.
Menurut Delta, dari 25 jenis perlombaan yang ada di LKS se-Sumut tersebut, ada beberapa kabupaten/kota yang tidak memenangkan satu jenis kompetisi sama sekali. Ini membuktikan bahwa, kualitas SMK yang ada di Sumut belum merata secara keseluruhan. Seperti kabupaten Langkat dan Samosir, siswa yang mewakili kedua Kabupaten ini tidak ada yang juara.
Dengan kondisi seperti itu, menurut Delta maka diperlukan adanya perhatian khusus untuk Kabupaten/Kota yang kualitas SMK-nya masih minim, sehingga penyebaran kualitas yang merata dapat dicapai.
“Hal itu sesuai dengan intruksi pemerintah pusat, setiap Disdik harus lebih memperhatikan peningkatan kualitas dan kuantitas SMK dibanding SMA,” ujar Delta.
Dijelaskannya, pemerataan kualitas SMK di Sumut tersebut dilakukan dengan membangun fasilitas SMK yang merata di setiap daerah yang ada, khususnya penyediaan alat-alat laboratorium yang lengkap, serta melatih gurudalam pengunaan alat-alat tersebut. “Untuk meningkatkan kualitas SMK, berbeda dengan SMA. Untuk SMK, pembagunan laboratorium yang lengkap dan memadai itu yang utama,” terangnya.
Sementara itu, Kasubdis SMK Disdik Sumut, Erni Mulatsih menyatakan, setiap siswa yang mendapatkan juara satu dalam LKS tersebut, akan mewakili Sumut dalam kompetisi LKS tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada 12 - 17 Mei 2009 mendatang. Dijelaskan Erni, peserta LKS tersebut yang banyak memenangkan kompetisi adalah siswa perwakilan Kota Medan, Deli Serdang dan Tebing tinggi.

Disdik Sumut Anggarkan Rp 32 Miliar Tingkatkan Kualitas SMK

*nana miranti
MedanBisnis – Medan
Dinas Pendidikan Sumatera Utara menganggarkan Rp 32 miliar pada APBD Sumut 2009 untuk mencapai peningkatan kualitas dan mutu Sekolah Menegah Kejuruan (SMK). Tahun 2008, dana yang sama untuk program SMK sebesar Rp 7 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Bidang SMK Disdik Sumut, Erni Mulatsih, di sela-sela pembukaan acara lomba keterampilan siswa (LKS) tingkat SMK se-Sumut, di Kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumut, Senin (1/12).
Erni mengakui, kualitas SMK yang ada di Sumut masih sangat rendah. Sehingga dengan naiknya anggaran APBD tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas SMK yang ada. “Dana ini nantinya akan difokuskan untuk semua jurusan yang ada di SMK,” ujarnya.
Penggunaan dana tersebut antara lain direncanakan untuk peningkatan sarana dan prasarana SMK, seperti alat-alat laboratorium. Pembangunan perpustakaan dan pembangunan sekolah SMK bertaraf internasional.
“Saat ini ada 11 SMK rintisan yang akan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI),” ucapnya.
SMK yang dirintis menjadi SBI tersebut antara lain, SMK 2 Kisaran, SMK 1 Raya, SMK 1 Percut, SMK 1 Sibolga, SMK 2 Tebing Tinggi, SMK 3 Medan, SMK 8 Medan, SMK Teladan Medan, SMK Tunas Pelita Binjai, SMK Padang Sidempuan, dan SMK Balige.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Sumut, Delta Pasaribu menyatakan, anggaran APBN dan APBD untuk pendidikan untuk tahun 2009 dipastikan akan naik. Khusus dari dana APBD posting pendidikan akan memperoleh dana sebesar Rp 705 miliar.
“Dana itu untuk Disdik, perpustakaan daerah, dinas pemuda dan olah raga, hibah serta bantuan sosial,” ungkapnya.
Khusus untuk Dinas Pendidikan, akan memperoleh Rp 168 miliar dari APBD 2009, yang akan difokuskan untuk merintis sekolah bertaraf internasional, baik SMA maupun SMK. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41, yaitu untuk tahun 2009 Disdik diwajibkan untuk memfokuskan pembangunan SBI.
“Memang untuk SMK pembentukan SNI itu nantinya lebih difokuskan,” ujarnya.
Peningkatan dana pendidikan APBN dan APBD tersebut nanti, secara umum akan difokuskan untuk pembangunan akses dan daya tampung pendidikan. Peningkatan daya saing mutu dan relevansi. Serta peningkatan tata kelola, pencitraan publik dan akuntabilitas pendidikan.
“Nantinya juga akan difokuskan untuk tunjangan profesi guru, dimana hanya baru 20% guru yang berhak mendapatkan tunjangan tersebut,” terangnya.
Fokus Pada SMK
Dalam kesempatan yang sama Erni juga mengatakan, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional juga memutuskan untuk memfokuskan peningkatan SMK, terutama dari segi jumlah siswa. Dimana pada tahun 2010 mendatang ditargetkan perbandingan jumlah siswa SMK dan SMA yaitu antara 60 berbanding 40, dan 2015 ditargetkan 70 berbanding 30.

Kualitas SMK Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Makassar - Peningkatan proporsi dan kualitas sekolah menengah kejuruan atau SMK diperlukan untuk memenuhi percepatan pertumbuhan sumber daya manusia tingkat menengah yang siap kerja, cerdas, dan kompetitif. Upaya ini diharapkan dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

”Kebijakan pendidikan menengah diarahkan pada meningkatnya proporsi SMK dibandingkan SMA,” kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dalam acara pembukaan Lomba Keterampilan Siswa SMK Tingkat Nasional XVI di Makassar, Selasa (24/6).

Hadir dalam acara itu antara lain anggota Komisi X DPR, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan mantan Menteri Pendidikan Nasional Wardiman Djojonegoro. Lomba uji keterampilan siswa SMK itu berlangsung pada 24-28 Juni.

Menurut Bambang, peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran di SMK ini untuk meningkatkan daya saing dan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2007, proporsi jumlah SMK mencapai 44 persen, sedangkan SMA 56 persen. Pada tahun 2015 proporsi SMK ditargetkan mencapai 70 persen.

Ajang Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK, kata Bambang, harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk menguji kompetensi dan keterampilan siswa SMK Indonesia pada skala nasional dan internasional untuk menjawab tuntutan dunia kerja.

Ketua Umum Panitia LKS SMK XVI A Patabai Pabokori menjelaskan, lomba ini diikuti 900 siswa SMK dari seluruh Indonesia. Ada 50 kompetensi lomba di bidang teknologi, bisnis manajemen, pariwisata, pertanian, dan kerajinan. (Kompas)

Kurikulum Ekonomi Syariah untuk Pendidikan Dasar dan Menengah

Kita bersyukur bahwa sudah banyak perguruan tinggi (PT) yang mengajarkan ekonomi syariah di tanah air. Beberapa lembaga bahkan fokus menjadi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) seperti STEI SEBI, STEI Tazkia dan STIS Yogyakarta. Sedangkan beberapa universitas besar telah membuka konsentrasi ekonomi syariah seperti UI, Unair, IPB, UIN Jakarta, UIKA Bogor, dan sebagainya. Selain itu program pasca sarjana juga banyak ditawarkan seperti di PSKTTI UI, UIKA Bogor, Trisakti untuk program Magister, dan bahkan Trisakti dan UIN Jakarta sudah menawarkan sampai program Doktoral.

Peminatnya pun luar biasa, untuk program Magister misalnya PSKTTI UI memiliki peserta yang mencapai sekitar 500-an. Jumlah ini adalah jumlah yang sangat besar dibanding peminat program pasca sarjana diberbagai Universitas lain didunia yang sudah lama membuka program ini. Tak heran kalau banyak pakar ekonomi Islam terkagum-kagum dengan perkembangan di Indonesia ini dan mereka menaruh harapan besar. Dr. Monzer Khaf misalnya sangat antusias dan berharap akan muncul 'fajar ekonomi Islam' dari Timur, yang sebelumnya studi dan kajiannya tertinggal dari kawasan Timur Tengah dan Barat.

Tentunya dengan dukungan dan harapan tersebut semakin membuat kita berusaha memperbaiki diri, terutama berkaitan dengan tangungjawab untuk merealisasikan pendidikan ekonomi syariah sampai tingkat pendidikan dasar. Karena bagaimanapun pendidikan bukan hanya proses transfer pengetahuan tetapi yang jauh lebih penting adalah proses internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas hidup, dan ini tentunya akan sangat efektif jika diterapkan semenjak pendidikan dasar. Selain itu, dalam pendidikan dasar dan menengah saat ini, pendidikan ekonomi masih didominasi oleh worldview dan muatan ideologi kapitalisme. Dan hal ini yang menjadi akar kerusakan yang dahsyat dalam perekonomian dan ini tentunya membutuhkan sebuah perubahan yang serius dan fundamental.

Ekonomi Syariah Tingkat Dasar dan Menengah

Upaya untuk mewujudkan pendidikan ekonomi syariah untuk tingkat dasar dan menengah ini bukan sekedar wacana, tetapi sudah mulai dirintis. Kita bisa melihat upaya ini misalnya dirintis oleh Pemerintah Kota Tasik, Jawa Barat. Pelajaran Ekonomi Islam di Tasik diberikan kepada Siswa SMP secara bertahap. Pemkot Tasik, melalui SK No 421.7/2005 menjadikan pelajaran ekonomi Islam sebagai muatan lokal yang wajib diberikan kepada siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah.

Ketentuan tersebut berlaku mulai tahun 2006 dimana seluruh sekolah lanjutan tingkat pertama dan sejenisnya harus mengajarkan muatan lokal tersebut. Penerapannya dilakukan bertahap, untuk tahun ajaran 2005/2006 mata pelajaran ekonomi Islam dimasukan dalam mata pelajaran pengetahuan sosial dan ekonomi. Pelajaran tersebut disampaikan kepada siswa kelas VII (kelas 1 SMP) Kemudian pada tahun berikutnya, 2006-2007, pelajaran ekonomi syariah menjadi muatan lokal wajib untuk siswa kelas VII, VIII dan IX (siswa kelas 1, 2, dan 3). Materinya diberikan untuk dua jam pelajaran. Tahun 2007-2008 dan seterusnya, materi pelajaran ekonomi Islam disampaikan tersendiri dengan judul ekonomi Islam. Langkah ini adalah sebuah terobosan yang sangat bagus dan layak dicontoh oleh pemerintah daerah yang lain.

Hal yang sama juga mulai di rintis di Perguruan Al Azhar untuk menjadi pilot proyek dengan menjadikan ekonomi syariah menjadi muatan lokal di seluruh SMP dan SMA Al-Azhar. Mereka sudah akan mulai tahap awal dengan pelatihan sekitar 500 guru SMP dan SMA-nya untuk memperoleh pengajaran tentang sistem ekonomi syariah. Tentu ini adalah langkah yang maju dan cukup menggembirakan, meski ini baru upaya awal kepeloporan.

Saat ini kita tertinggal dari Malaysia, dimana pelajaran ekonomi syariah disana sudah diajarkan sejak kelas 1 SMU sejak lebih dari 20 tahun lalu. Dan kurikulumnya terus dikembangkan sesuai perkembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah menjadi bagian dari pelajaran ekonomi umum dan karena itu yang mengaturnya departemen pendidikan dan bukan departemen agama. Malaysia memiliki tujuan agar ekonomi syariah diajarkan di seluruh sekolah, negeri dan swasta dan dipelajari semua siswa, Muslim dan non-Muslim. Dengan demikian ekonomi syariah masuk ke dalam kurikulum nasional tidak sekedar muatan lokal.

Malaysia benar-benar berusaha mengembangkan diri menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah. Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah membekali pelajar sekolah menengah umum dengan ilmu ekonomi Islam. Dengan cara ini diharapkan, kesadaran dan pengetahuan ekonomi Islam tumbuh sejak dini.

Langkah Strategis

Proses perbaikan perekonomian bangsa ini sungguh sangat mendesak, dan langkah paling fundamental adalah membenahi pembentukan SDI. Bagaimanapun kerusakan sistem ekonomi kita, paling fundamental dipengaruhi oleh kesalahan dan kerusakan ilmu ekonomi yang diajarkan, ditanamkan serta membentuk perilaku ekonomi individu sejak kecil. Harus diakui bahwa dominasi pengajaran ilmu ekonomi di pendidikan dasar kita adalah warisan pencerahan Eropa dan dikembangkan dari filsafat barat yang bermuatan ideologi kapitalisme. Dan sebagaimana telah disadari oleh pengkaji teori ilmu-ilmu sosial, filsafat barat dan ideologi kapitalisme memiliki cacat bawaaan, mengidap "retakan epistemologis (epistemological rupture)", sehingga tidak bisa menjadi landasan dalam membangun ilmu sosial yang kokoh.

Kerusakan ilmu inilah yang kemudian menyesatkan 'anak didik', bahkan sampai ketika menjadi pemimpin dan pengambil kebijakan ekonomi (Wan Mohd Nor Wan Daud, "Filsafat dan Praktik Pendidkan Islam Syed M. Naquib Al-Attas", Mizan, 2003: 112-118). Bagi kita yang pernah mengenyam pengajaran ekonomi di pendidikan dasar-menengah dan saat bersamaan mendapatkan pendidikan al-Islam tentu merasakan split personality. Ada kontradiksi yang luar biasa antara muatan ilmu ekonomi tersebut dengan pendidikan al-Islam yang kita dapatkan. Itulah yang dialami oleh kita semua, dan seluruh anak-anak negeri ini yang sebagian besar hidup dalam keluarga yang menekankan spiritualitas.

Oleh karena itu, secara bersama-sama harus dilakukan upaya sistematis dan terencana untuk melakukan pembenahan dalam sistem dan kurikulum pendidikan ekonomi. Untuk itu penulis mengusulkan beberapa langkah strategis untuk memulai upaya ini:

Pertama, memperbanyak upaya kepeloporan pedidikan ekonomi syariah dari sekolah dasar dan menengah milik Ormas Islam. Banyak Ormas Islam yang memiliki lembaga pendidikan yang jumlahnya ribuan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama', Hidayatullah, Persis, dll. Tentu upaya kepeloporan dapat dimulai dari ribuan sekolah-sekolah yang dimiliki oleh Ormas Islam tersebut untuk mulai mengkaji dan merealisasikan kurikulum ekonomi syariah. Langkah ini tentu akan lebih mudah, baik melalui kurikulum lokal maupun memasukkan dalam muatan pengajaran baik untuk sekolah umum, madarasah, pesantren, maupun SDIT-nya. Tentu saja hal ini membutuhkan kepedulian, keberpihakan dan pengorbanan para tokoh, pimpinan, guru-guru untuk bersama-sama mengkaji kembali kazanah ekonomi Islam yang sangat kaya ini. Buku-buku rujuakan tentang Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Mikro Ekonomi Islam, dan Makro Ekonomi Islam yang sudah banyak beredar bisa dijadikan rujukan awal.

Kedua, melakukan reformasi kurikulum ekonomi di Depag dan Depdiknas. Sebagaimana dipahami bahwa dua induk regulasi pendidikan kita ada di dua lembaga ini, untuk madarasah-madarasah ada di Depag dan sekolah-sekolah umum ada di Diknas. Seluruh muatan kurikulum nasional diatur oleh lembaga ini. Oleh karena itu harus terus didorong agar ekonomi syariah baik secara formal maupun substantif masuk dalam muatan kurikulum. Keberhasilan Malaysia perlu dicontoh, tentu saja dengan perbaikan yang fundamental. Kita telah mengalami kemajuan yang cukup berarti untuk kurikulum ekonomi syariah bagi pendidikan tinggi (PT) di Depag, dan di Dikti sudah dibolehkan masuk minimal pada mata kuliah pilihan. Tetapi belum ada perkembangan sama sekali untuk kurikulum di pendidikan dasar dan menengah, dan ini harus menjadi perhatian semua pihak. Karena pendidikan dasar dan menengah adalah masa emas pembentukan kepribadian yang paling efektif.

Ketiga, menyediakan buku-buku panduan pengajaran dan pendukungnya. Hal ini tentu saja perlu kebijakan keberpihakan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk pendanaan pengembangan studi ekonomi syariah. Kita perlu mencontoh Malaysia yang setiap tahun pemerintahnya menyediakan 200 juta ringgit (sekitar Rp 500 milyar) khusus untuk pengembangan ekonomi Islam.


Keempat, mengoptimalkan potensi keunggulan fasilitas dan program belajar di Sekolah Islam-Terpadu (SD-IT/SMP-IT/SMA-IT) maupun Pesantren Modern yang juga sudah mengembangkan penguasaan bahasa Arab dan Inggris. Karena perkembangan literatur ekonomi syariah yang paling banyak saat ini adalah dalam dua bahasa ini. Dengan demikian model-model lembaga pendidikan unggulan ini diharapkan dapat menjadi syaitaroh (mercusuar) penyiapan SDI unggulan yang diharapkan nantinya akan melanjutkan pada PT dan mengambil jurusan ekonomi syariah. Sehingga kedepan mereka akan menjadi tokoh-tokoh ekonomi Islam baik sebagai praktisi, birokrat, akademisi, maupun entrepreneur yang handal. Selain itu ketersediaan referensi, perpustakaan yang lengkap dan akses internet bisa mempermudah proses pembelajaran baik untuk guru maupun santri.

Kelima, pengembangan kurikulum ekonomi syariah harus terus dilakukan. Karena bagaimanapun, pengembangan ekonomi Islam sangat berkaitan dengan upaya mempertahankan warisan ilmu keislaman dan disisi lain berhadapan dengan pengaruh dari perkembangan ilmu ekonomi modern. Dan proses pemantapan ekonomi Islam untuk menjadi disiplin ilmu dan diakui keilmiahannya terus berlangsung. Selain itu perkembangan institusi ekonomi syariah juga terus mengalami perkembangan. Dengan demikian kurikulum ekonomi syariah diharapkan mampu merespon perkembangan sehingga akan menjadi kurikulum yang menarik dan dinamis. Selain itu kurikulum tersebut harus lah bersifat integratif, dimana aspek kognitif, afektif, dan psiko-motorik dapat berjalan dengan harmonis dan memberdayakan peserta didik. Wallahu a'lam bi al-shawab.

Abdul Aziz Setiawan. Peneliti pada Pusat Penelitian STEI SEBI dan Analis pada International Institute of Islamic Finance (IIIF).

Dinas Pendidikan Menengah Dinilai Boros

TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 56 penyimpangan sebesar Rp 25,984 miliar di Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta. Itu baru hasil pemeriksaan BPK pada semester kedua 2005, khusus kinerja Dinas pada tahun anggaran 2004.

Anggota BPK Baharuduin Aritonang mengatakan, BPK telah mengeluarkan rekomendasi untuk setiap kasus yang ditemukan. Termasuk rekomendasi itu adalah pemberian sanksi kepada petugas yang terlibat dan pengembalian uang ke kas negara.

BPK telah melaporkan semua temuan itu ke Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. "Kami sudah laporkan. Selanjutnya Dewan yang harus mengejar," kata Baharudin.

BPK membagi penyimpangan di Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi ke dalam dua kategori. Pertama, penyimpangan terhadap azas kehematan. Jumlahnya mencapai 33 kasus dengan nilai pemborosan sekitar Rp 5,713 miliar.

"Sebesar Rp 3,338 miliar tergolong merugikan keuangan negara," tulis BPK dalam dokumen laporan yang diterima Tempo.

Termasuk dalam kategori pemborosan, misalnya, pembayaran ganda ganda akomodasi dan konsumsi pada loka karya peningkatan mutu SMA sebesar Rp Rp 437 juta, proyek pengadaan buku pelajaran dan perpustakaan kemahalan sekitar Rp 954 juta, dan pengadaan program Pesona Fisika dan Multimedia untuk SMA yang tidak sesuai aturan sebesar Rp 1,272 miliar.

Jenis temuan kedua adalah penyimpangan yang mengakibatkan tak tercapainya tujuan program. Jumlahnya ada 33 kasus dengan nilai penyimpangan sekitar Rp 20,271 miliar. Dari jumlah itu, yang dianggap merugikan keuangan negara sekitar Rp 191 juta.

Jadi, menurut BPK, Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta paling tidak harus mengembalikan uang ke kas negara sebesar Rp 3,529 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan Menengah Tinggi DKI Jakarta Margani M Mustar membantah ada penyimpangan di lembaganya. "Tak ada penyimpangan, tak ada kerugian negara," kata Margani kepada Tempo di kantornya, Jumat (2/6) malam.

Awalnya, kata Margani, Dinas menyambut baik keinginan BPK memeriksa. "Kami senang, karena kami pikir akan mendapatkan feed back." Tapi, kata Margani, saat pemeriksaan itu berakhir, "Kami kecewa dengan hasil pemeriksaan BPK."

Menurut Margani, temuan BPK-lembaga audit tertinggi negara-itu bertentangan dengan temuan Badan Pengawasan Daerah yang juga memeriksa Dinas Pendidikan Menengah pada periode yang sama, Lembaga audit tingak provinsi itu, kata Margani, sama sekali tak menemukan penyimpangan.

Meski begitu, Dinas Pendidikan Menengah kini tengah meneliti ulang temuan BPK. Termasuk yang diteliti itu temuan pembayaran ganda akomodasi dan konsumsi workshop peningkatan mutu SMA.

"Kami heran mengapa kasus itu masih dipublikasi. Kami sebelumnya telah memberi tanggapan, itu sesuai anggaran dalam daftar isian proyek." Jika dalam penelitian ulang temuan BPK tidak terbukti, kata Margani, "Dinas tak akan mematuhi rekomendasi BPK."

INDRIANI DYAH S

Relevankah Pendidikan Menengah?

Selama beberapa dekade, pendidikan formal telah menjadi bagian alami dari kehidupan masyarakat moderen sedemikian sehingga kita melihat sekolah sebagai prasyarat untuk menjalani kehidupan yang produktif. Mereka yang tidak bersekolah hampir dapat dianggap akan tersisih dari tatanan masyarakat moderen, tanpa adanya pilihan maupun keberuntungan.

Namun bagaimana sebenarnya pendidikan formal, terutama sekolah menengah, memberikan kontribusi terhadap masyarakat Indonesia? Dua berita di Kompas mengindikasikan bahwa hanya 17,2% dari 28 juta penduduk Indonesia usia 19-24, dan 6,2% dari 306.749 murid di SMP Terbuka yang dapat meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi (5 Agustus 2008).

Padahal kebanyakan SMU, terutama SMUN, masih menekankan hafalan terhadap lebih dari selusin mata pelajaran setiap minggunya dan mempersiapkan siswa untuk Ujian Nasional, dengan harapan kebanyakan dari lulusan sekolah akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Namun ternyata upaya ini hanya mencakup 17,2% pemuda-pemudi Indonesia. Lalu apakah fungsi pendidikan di sekolah menengah bagi 82,8% ‘sisa’nya?

Dalam sebuah kunjungan ke SMAN 1 di Desa Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, saya mengamati siswa-siswi di kelas Kimia sedang belajar menghitung lokasi atom pada tabel periodik untuk mengidentifikasi jenis zatnya. Padahal sekolah tersebut tidak memiliki dana untuk melangsungkan eksperimen di laboratorium kimia, sehingga kemungkinan besar siswa-siswi tidak akan pernah melihat zat-zat kimia yang telah mereka identifikasikan.

Walaupun sebagian dari lulusan SMAN 1 berencana melanjutkan ke universitas, lebih banyak yang akan mencoba memasuki dunia kerja dengan menggunakan ijazah SMA mereka sebagai satu-satunya modal. Di desa yang berpenduduk 22.117 orang, hanya 7% lulusan SMU dan 1,2% lulusan diploma dan sarjana. Dengan kata lain, hanya sekitar 14,6% lulusan SMU yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya (Kecamatan Marangkayu, 2008). Lalu apakah gunanya kemampuan untuk mengidentifikasi jenis zat sebuah atom untuk kehidupan dan masa depan kebanyakan murid disana? Nyaris tidak ada.

Ijazah SMU telah dianggap sebagai paspor untuk memasuki dunia kerja, padahal Survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan dari 10 juta pengangguran usia kerja, 55% berpendidikan sekolah menengah (BPS, 2008). Jelas, lulusan sekolah menengah tidak dipersiapkan dan tidak memiliki ketrampilan untuk memasuki dunia kerja.

Pendidikan menengah di Indonesia sangat terfokus pada pengembangan kemampuan akademik menuju universitas, dan karenanya tidak – atau lebih tepatnya belum – relevan bagi mayoritas pemuda-pemudi Indonesia. Pertanyaan yang berikutnya muncul adalah: Lalu, pendidikan menengah seperti apa yang lebih relevan?

Mengambil Desa Marangkayu sebagai contoh kasus, 78% perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara datang dari bidang pertambangan dan penggalian, dan 11% dari pertanian (ProVisi Education, 2007). Sementara di Desa Marangkayu 28,4% bekerja di bidang pertanian dan perkebunan karet, 5% karyawan, 1,7% wiraswasta, dan 2,8% bekerja di bidang pertukangan, nelayan, dan jasa, sementara sisanya tidak terdata (Kecamatan Marangkayu, 2008).

Dengan kata lain, sedikitnya 78% sumber perekonomian tidak melibatkan peran dan belum mensejahterakan kebanyakan warga Desa Marangkayu. Dapatkah pendidikan menengah mencoba mengatasi kesenjangan antara kualitas sumber daya manusia dengan kemampuan untuk mengolah sumber alam lokal? Bukankah pekerjaan kebanyakan penduduk di bidang pertanian dan perkebunan karet seharusnya dapat dijadikan sumber pembelajaran?

Saya tidak menyarankan agar semua sekolah menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara berbondong-bondong memfokuskan perhatiannya pada bidang pertambangan, penggalian, dan pertanian. Namun dari pemahaman yang lebih mendalam tentang sumber daya alam lokal, pembelajaran di sekolah dapat bersifat lebih kontekstual dan bermakna bagi keberlangsungan kehidupan dan kemajuan komunitas lokal.

Misalnya, dalam pelajaran Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi, siswa dapat meneliti asal usul keberadaan Desa Marangkayu, latar belakang sosial ekonomi, jenis pekerjaan, dan permasalahan sosial. Dalam pelajaran Geografi siswa dapat mendatangi lahan-lahan pertambangan, perminyakan, pertanian, dan perkebunan untuk mengkaji perbedaan antar lahan. Kegiatan tersebut dapat dikaitkan dengan pelajaran Biologi yang mengkaji kondisi dan masalah lingkungan, ekosistem, jenis tanaman dan binatang lokal, dll.

Kemampuan siswa dalam mewawancara, menganalisa, dan membuat laporan mengasah ketrampilan interpersonal, berpikir, dan berbahasa Indonesia. Pengetahuan tentang sumber daya lokal, dari rumput-rumput ilalang, berbagai jenis daun, dan batu-batuan dapat dijadikan bahan dasar untuk pelajaran Kesenian dan Teknik Ketrampilan, yang hasilnya dapat dijual ke kota terdekat untuk menjajagi kemampuan berwiraswasta.

Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan memberikan ketrampilan dan pengetahuan lokal yang memungkinkan sebagian besar siswa untuk langsung terjun ke dunia kerja, tanpa mengesampingkan pengetahuan akademik bagi mereka yang mampu dan memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dari pembahasan contoh kasus di atas, tersirat bahwa solusi untuk permasalahan pendidikan menengah yang lebih relevan membutuhkan kajian mengenai kondisi lokal sehingga solusinya bersifat kontekstual terhadap komunitas. Kondisi komunitas yang berbeda membutuhkan solusi yang berbeda pula.

Pendidikan menengah yang kita kenal sekarang baru memberikan tawaran solusi yang diseragamkan dengan menggunakan sebagian kecil penduduk Indonesia sebagai tolak ukur. Sementara untuk mayoritas penduduk, masih perlu dikaji dan dirumuskan bentuk-bentuk pendidikan yang lebih relevan, yang kemungkinan besar belum kita kenal sekarang.

SMK Kian Menarik Perhatian

Sekitar 85 persen lulusan SMK diterima di bursa kerja dan 15 persen lainnya melanjutkan ke perguruan tinggi

Depdiknas pada tahun ajaran 2008/2009 bakal menambah kursi untuk peserta didik baru sekitar 300 ribu orang dan 4.000 ruang kelas SMK baru.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agaknya kian menarik perhatian saja. Bagaimana tidak, tahun 2008 ini, sudah ada lima SMA negeri yang menjelma menjadi SMK negeri. Belum lagi ratusan SMA swasta yang juga memilih bermetamorfosis menjadi SMK swasta. Wajar bila Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pada tahun ajaran 2008/2009 bakal menambah kursi untuk peserta didik baru sekitar 300 ribu orang dan 4.000 ruang kelas baru.

Tahun 2007 lalu, penerimaan siswa baru (PSB) hanya 1,2 juta orang, tapi tahun ini ditargetkan menjadi 1,5 juta peserta didik SMK. ''SMK memang sedang didorong untuk menaikkan jumlah siswa,'' ujar Direktur Pembinaan SMK, Depdiknas, Joko Sutrisno, di Gedung Depdiknas, Senin (2/6).

Menurut Joko, lulusan SMK berbeda dengan lulusan SMA. Lulusan SMA dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi untuk menjadi ilmuwan, birokrat, atau teknokrat. Namun demikian, lanjut dia, hanya 30 persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi. ''Dan, 70 persen lainnya yang tidak memiliki bekal keterampilan terjun ke pasar kerja, kebanyakan tanpa ketrampilan yang memadai,'' jelasnya.

Sementara, kata Joko, lulusan SMK dipersiapkan langsung ke industri dengan berbagai bekal ketrampilan kerja. Hasilnya, sekitar 85 persen lulusan SMK diterima di bursa kerja dan 15 persen lainnya melanjutkan ke perguruan tinggi. ''SMK mampu memenuhi kebutuhan industri. Lulusan SMK itu terserap ke lapangan kerja di berbagai bidang, seperti bisnis manajemen, teknologi informasi, teknologi rekayasa, serta pariwisata dan perhotelan,'' cetusnya.

Di DKI Jakarta misalnya, kata Joko, tahun ini menerima 85.551 siswa SMK di negeri dan swasta. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan penerimaan siswa SMA yang jumlahnya di sekolah negeri dan swasta 70.516 orang. ''Di Jakarta, peminat SMK sudah lebih tinggi dibanding SMA, karena SMK disiapkan untuk ke dunia kerja,'' ungkap Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) DKI Jakarta, Margani M Mustar, beberapa waktu lalu.

Calon siswa SMK yang PSB untuk jurusan tertentu harus memenuhi persyaratan khusus. Misalnya, untuk program keahlian pada kelompok teknologi industri, program keahlian restoran, dan tata busana, disyaratkan calon peserta didik tidak buta warna. Selain itu, calon siswa tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegian belajar mengajar sesuai karakteristik program keahlian yang dipilih.

''Persyaratan fisik pada program keahlian ini menyangkut keselamatan. Misalnya kimia analis tidak boleh buta warna, di SMK penerbangan mesin-mesin dengan standar Eropa, sehingga dibutuhkan syarat tinggi badan,'' tegasnya.

Untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan siswa SMK dan untuk memenuhi kebutuhan peralatan di sekolah tersebut, kata Joko, Depdiknas juga menjalin kerja sama dengan Departemen Perindustrian dalam mengupayakan peralatan sekolah secara mandiri di SMK. Salah satu sekolah yang telah berhasil membuat peralatan sendiri adalah SMK Negeri 4, Cilincing, Jakarta Utara. Sekolah tersebut membuat computer numerical control (SNC). ''SMK menjadi basis untuk pertumbuhan manufaktur,'' jaminnya.

Tak hanya itu, untuk meningkatkan citra SMK, Depdiknas juga menggelar Lomba Kompetensi Siswa (LKS) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 23 hingga 28 Juni 2008 mendatang. Lomba itu juga untuk menyeleksi siswa SMK dalam mengikuti kompetensi SMK setingkat ASEAN di Kuala Lumpur pada Oktober 2008 dan kompetensi SMK di Kanada pada 2009. Sebanyak 45 bidang akan dilombakan, antara lain bidang sekretaris, perkayuan, dan aplikasi elektronik.

Sementara itu, terkait dengan target pemerintah agar perbandingan antara SMK dengan SMA menjadi 50:50 pada 2010 , Joko mengatakan, pihaknya tahun ini menargetkan dapat menjaring 1,5 juta lulusan SMP untuk masuk ke SMK. Pertimbangannya, lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi tidak lebih dari 30 persen, sedangkan 70 persen lainnya melompat ke pasar kerja dengan kualitas yang rendah. ''SMA akan kita jadikan tempat persemaian keilmuan,'' jelasnya.

Syarat Khusus PSB SMK:
1. Untuk calon siswa semua program keahlian pada kelompok teknologi industri, program keahlian restoran, dan tata busana, tidak buta warna
2. Tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik program keahlian yang dipilih
3. Untuk calon siswa program keahlian teknik mesin, teknik otomotif, teknik penerbangan, akomodasi perhotelan, restoran, dan usaha jasa pariwisata memiliki tinggi badan minimal pria 158 cm dan wanita 153 cm.

Ikhtisar:
- Tahun 2007 lalu, penerimaan siswa baru (PSB) hanya 1,2 juta orang, tapi tahun ini ditargetkan menjadi 1,5 juta peserta didik SMK.
- Depdiknas pada tahun ajaran 2008/2009 bakal menambah kursi untuk peserta didik baru sekitar 300 ribu orang dan 4.000 ruang kelas SMK baru.

Seluruh Sekolah Menengah di Jakarta Tersambung Internet 2009

JAKARTA--MI: Pemprov DKI menargetkan seluruh sekolah menengah di Jakarta tersambung internet pada 2009.

Target kami pada 2009 adalah semua sekolah tersambung dengan teknologi informasi dan komunikasi dan semua guru bisa membuat bahan ajar multimedia, papar Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Margani Mustar seusai Pencanangan Komunitas Pendidikan Menegah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Jakarta di Balaikota, Selasa.

Saat ini seluruh SMA/SMK negeri sudah tersambung dengan internet sedangkan sekolah swasta baru 70 persen.

Untuk sementara, kami akan menumbuhkan kultur multimedia terlebih dahulu, kata Margani.

Dengan menggandeng berbagai pihak, Dinas Dikmenti mengembangkan sistem TIK yang terintegrasi yang bisa dimanfaatkan siswa dalam proses belajar di sekolah.

Pengadaan fasilitas fisik juga menjadi prioritas Dinas Dikmenti di mana kini jumlah komputer yang disalurkan ke sekolah sebanyak lebih dari 10 ribu unit, lebih dari 7 ribu guru telah memiliki laptop serta lebih dari 100 sekolah telah memiliki layanan hot spot.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyebut pencanangan program tersebut penting karena TIK merupakan bagian dari tuntutan perkembangan di masyarakat.

Ini adalah bagian dari tuntutan masyarakat, jadi ini hal positif yang mencerminkan keinginan masyarakat akan kemudahan teknologi, katanya.

Untuk Jakarta, Fauzi menyebut bahwa ketersediaan fasilitas TIK bukan menjadi suatu masalah apalagi setelah DKI mengembangkan sistem jaringan fiber optic.

Dengan adanya fiber optic tadi yang akan dibangun dimana-mana maka perpustakaan bisa terkoneksi ke sekolah, kata Gubernur memberi contoh.

Tujuan jangka panjang dari sistem jaringan itu disebutnya adalah untuk menjadikan sekolah sebagai sumber informasi yang lengkap bagi murid maupun guru. (Ant/OL-02)

Sekolah Unggulan yang Tidak Unggul

Kualitas manusia Indonesia rendah telah menjadi berita rutin. Setiap keluar laporan Human Development Index, posisi kualitas SDM kita selalu berada di bawah. Salah satu penyebab dan sekaligus kunci utama rendahnya kualitas manusia Indonesia adalah kualitas pendidikan yang rendah. Kualitas sosial-ekonomi dan kualitas gizi-kesehatan yang tinggi tidak akan dapat bertahan tanpa adanya manusia yang memiliki pendidikan berkualitas.
Negeri ini sedang berjuang keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun hasilnya belum memuaskan. Kini upaya meningkatkan kualitas pendidikan ditempuh dengan membuka sekolah-sekolah unggulan, misal Sekolah Taruna Nusantara. Sekolah unggulan dipandang sebagai salah satu alternatif yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kualitas SDM. Sekolah unggulan diharapkan melahirkan manusia-manusia unggul yang amat berguna untuk membangun negeri yang kacau balau ini. Tak dapat dipungkiri setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi manusia unggul. Hal ini dapat dilihat dari animo masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah unggulan. Setiap tahun ajaran baru sekolah-sekolah unggulan dibanjiri calon siswa, karena adanya keyakinan bisa melahirkan manusia-masnusia unggul.
Benarkah sekolah-sekolah unggulan kita mampu melahirkan manusia-manusia unggul? Sebutan sekolah unggulan itu sendiri kurang tepat. Kata “unggul” menyiratkan adanya superioritas dibanding dengan yang lain. Kata ini menunjukkan adanya “kesombongan” intelektual yang sengaja ditanamkan di lingkungan sekolah. Di negara-negara maju, untuk menunjukkan sekolah yang baik tidak menggunakan kata unggul (excellent) melainkan effective, develop, accelerate, dan essential (Susan Albers Mohrman, et.al., School Based Management: Organizing for High Performance, San Francisco, 1994, h. 81).
Dari sisi ukuran muatan keunggulan, sekolah unggulan di Indonesia juga tidak memenuhi syarat. Sekolah unggulan di Indonesia hanya mengukur sebagian kemampuan akademis. Dalam konsep yang sesungguhnya, sekolah unggul adalah sekolah yang secara terus menerus meningkatkan kinerjanya dan menggunakan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal untuk menumbuh-kembangkan prestasi siswa secara menyeluruh. Berarti bukan hanya prestasi akademis saja yang ditumbuh-kembangkan, melainkan potensi psikis, fisik, etik, moral, religi, emosi, spirit, adversity dan intelegensi.
Konsep Sekolah Unggulan
Sekolah unggulan yang sebenarnya dibangun secara bersama-sama oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya oleh pemegang otoritas pendidikan. Dalam konsep sekolah unggulan yang saat ini diterapkan, untuk menciptakan prestasi siswa yang tinggi maka harus dirancang kurikulum yang baik yang diajarkan oleh guru-guru yang berkualitas tinggi. Padahal sekolah unggulan yang sebenarnya, keunggulan akan dapat dicapai apabila seluruh sumber daya sekolah dimanfaatkan secara optimal. Berati tenaga administrasi, pengembang kurikulum di sekolah, kepala sekolah, dan penjaga sekolah pun harus dilibatkan secara aktif. Karena semua sumber daya tersebut akan menciptakan iklim sekolah yang mempu membentuk keunggulan sekolah.
Keunggulan sekolah terletak pada bagaimana cara sekolah merancang-bangun sekolah sebagai organisasi. Maksudnya adalah bagaimana struktur organisasi pada sekolah itu disusun, bagaimana warga sekolah berpartisipasi, bagaimana setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab yang sesuai dan bagaimana terjadinya pelimpahan dan pendelegasian wewenang yang disertai tangung jawab. Semua itu bermuara kepada kunci utama sekolah unggul adalah keunggulan dalam pelayanan kepada siswa dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Menurut Profesor Suyanto, program kelas (baca: sekolah) unggulan di Indonesia secara pedagogis menyesatkan, bahkan ada yang telah memasuki wilayah malpraktik dan akan merugikan pendidikan kita dalam jangka panjang. Kelas-kelas unggulan diciptakan dengan cara mengelompokkan siswa menurut kemampuan akademisnya tanpa didasari filosofi yang benar. Pengelompokan siswa ke dalam kelas-kelas menurut kemampuan akademis tidak sesuai dengan hakikat kehidupan di masyarakat. Kehidupan di masyarakat tak ada yang memiliki karakteristik homogen (Kompas, 29-4-2002, h.4).
Bila boleh mengkritisi, pelaksanaan sekolah unggulan di Indonesia memiliki banyak kelemahan selain yang dikemukakan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta di atas. Pertama, sekolah unggulan di sini membutuhkan legitimasi dari pemerintah bukan atas inisiatif masyarakat atau pengakuan masyarakat. Sehingga penetapan sekolah unggulan cenderung bermuatan politis dari pada muatan edukatifnya. Apabila sekolah unggulan didasari atas pengakuan masyarakat maka pemerintah tidak perlu mengucurkan dana lebih kepada sekolah unggulan, karena masyarakat akan menanggung semua biaya atas keunggulan sekolah itu.
Kedua, sekolah unggulan hanya melayani golongan kaya, sementara itu golongan miskin tidak mungkin mampu mengikuti sekolah unggulan walaupun secara akademis memenuhi syarat. Untuk mengikuti kelas unggulan, selain harus memiliki kemampuan akademis tinggi juga harus menyediakan uang jutaan rupiah. Artinya penyelenggaraan sekolah unggulan bertentangan dengan prinsip equity yaitu terbukanya akses dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati pendidikan yang baik. Keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan ini amat penting agar kelak melahirkan manusia-manusia unggul yang memiliki hati nurani yang berkeadilan.
Ketiga, profil sekolah unggulan kita hanya dilihat dari karakteristik prestasi yang tinggi berupa NEM, input siswa yang memiliki NEM tinggi, ketenagaan berkualitas, sarana prasarana yang lengkap, dana sekolah yang besar, kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan sekolah yang kesemuanya sudah unggul. Wajar saja bila bahan masukannya bagus, diproses di tempat yang baik dan dengan cara yang baik pula maka keluarannya otomatis bagus. Yang seharusnya disebut unggul adalah apabila masukan biasa-biasa saja atau kurang baik tetapi diproses ditempat yang baik dengan cara yang baik pula sehingga keluarannya bagus.
Oleh karena itu penyelenggaraan sekolah unggulan harus segera direstrukturisasi agar benar-benar bisa melahirkan manusia unggul yang bermanfaat bagi negeri ini. Bibit-bibit manusia unggul di Indonesia cukup besar karena prefalensi anak berbakat sekitar 2 %, artinya setiap 1.000 orang terdapat 20 anak berbakat (Daniel P. Hallahan dan James M. Kauffman, Exceptional Children: Introduction To Special Education, New Jersey: Prentice-Hall international, Inc., 1991), hh. 6-7). Berdasarkan prakiraan Lembaga Demografi UI (1991) penduduk usia sekolah di Indonesia tahun 2000 diperkirakan sebesar 76.478.249, maka kita akan memiliki anak berbakat (baca: unggul) sebanyak 1.529.565 orang. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pimpinan dari tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
Restrukturisasi Sekolah Unggulan
Maka konsep sekolah unggulan yang tidak unggul ini harus segera direstrukturisasi. Restrukrutisasi sekolah unggulan yang ditawarkan adalah sebagai berikut: pertama, program sekolah unggulan tidak perlu memisahkan antara anak yang memiliki bakat keunggulan dengan anak yang tidak memiliki bakat keunggulan. Kelas harus dibuat heterogen sehingga anak yang memiliki bakat keunggulan bisa bergaul dan bersosialisasi dengan semua orang dari tingkatan dan latar berlakang yang beraneka ragam. Pelaksanaan pembelajaran harus menyatu dengan kelas biasa, hanya saja siswa yang memiliki bakat keunggulan tertentu disalurkan dan dikembangkan bersama-sama dengan anak yang memiliki bakat keunggulan serupa. Misalnya anak yang memiliki bakat keunggulan seni tetap masuk dalam kelas reguler, namun diberi pengayaan pelajaran seni.
Kedua, dasar pemilihan keunggulan tidak hanya didasarkan pada kemampuan intelegensi dalam lingkup sempit yang berupa kemampuan logika-matematika seperti yang diwujudkan dalam test IQ. Keunggulan seseorang dapat dijaring melalui berbagai keberbakatan seperti yanag hingga kini dikenal adanya 8 macam.
Ketiga, sekolah unggulan jangan hanya menjaring anak yang kaya saja tetapi menjaring semua anak yang memiliki bakat keunggulan dari semua kalangan. Berbagai sekolah unggulan yang dikembangkan di Amerika justru untuk membela kalangan miskin. Misalnya Effectif School yang dikembangkan awal 1980-an oleh Ronald Edmonds di Harvard University adalah untuk membela anak dari kalangan miskin karena prestasinya tak kalah dengan anak kaya. Demikian pula dengan School Development Program yang dikembangkan oleh James Comer ditujukan untuk meningkatkan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin. Accellerated School yang diciptakan oleh Henry Levin dari Standford University juga memfokuskan untuk memacu prestasi yang tinggi pada siswa kurang beruntung atau siswa beresiko. Essential school yang diciptakan oleh Theodore Sizer dari Brown University, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan siswa kurang mampu.
Keempat, sekolah unggulan harus memiliki model manajemen sekolah yang unggul yaitu yang melibatkan partisipasi semua stakeholder sekolah, memiliki kepemimpinan yang kuat, memiliki budaya sekolah yang kuat, mengutamakan pelayanan pada siswa, menghargasi prestasi setiap siswa berdasar kondisinya masing-masing, terpenuhinya harapan siswa dan berbagai pihak terkait dengan memuaskan.
Itu semua akan tercapai apabila pengelolaan sekolah telah mandiri di atas pundak sekolah sendiri bukan ditentukan oleh birokrasi yang lebih tinggi. Saat ini amat tepat untuk mengembangkan sekolah unggulan karena terdapat dua suprastruktur yang mendukung. Pertama, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana pendidikan termasuk salah satu bidang yang didesentralisasikan. Dengan adanya kedekatan birokrasi antara sekolah dengan Kabupaten/Kota diharapkan perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan sekolah unggulan semakin serius.
Kedua, adanya UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang didalamnya memuat bahwa salah satu program pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah terwujudnya pendidikan berbasis masyarakat/sekolah. Melalui pendidikan berbasis masyarakat/sekolah inilah warga sekolah akan memiliki kekuasaan penuh dalam mengelola sekolah. Setiap sekolah akan menjadi sekolah unggulan apabila diberi wewenang untuk mengelola dirinya sendiri dan diberi tanggung jawab penuh.
Selama sekolah-sekolah hanya dijadikan alat oleh birokrasi di atasnya (baca: dinas pendidikan) maka sekolah tidak akan pernah menjadi sekolah unggulan. Bisa saja semua sekolah menjadi sekolah unggulan yang berbeda-beda berdasarkan pontensi dan kebutuhan warganya. Apabila semua sekolah telah menjadi sekolah unggulan maka tidak sulit bagi negeri ini untuk bangkit dari keterpurukannya.
Oleh: Drs. Nurkolis, MM.

REDIP sebagai Model untuk Meningkatkan Pendidikan Menengah Pertama

Jakarta, Selasa (8 Juli 2008) — Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Daerah atau Regional Education Development and Improvement Program (REDIP) dapat dijadikan model untuk meningkatkan pendidikan menengah pertama. REDIP adalah program sederhana, tetapi komprehensif yang memungkinkan sekolah dan kecamatan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri sesuai dengan aspirasi dan prioritas mereka sendiri. Meskipun sederhana, program ini dapat meningkatkan akses, mutu, dan manajemen secara bersamaan.
Program REDIP ini memberikan dana bantuan kepada sekolah dan tim pengembangan pendidikan kecamatan (TPK) sesuai proposal yang diajukan. Sekolah dan TPK bebas mengusulkan kegiatan apa saja sesuai kebutuhan dan prioritas mereka sendiri. Dengan menggunakan dana bantuan, sekolah dan TPK melaksanakan kegiatan yang diusulkan.
Sesudah menyelesaikan kegiatan, sekolah menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan lalu menyerahkannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diperiksa. REDIP mendorong mengambil inisiatif dan mempertanggungjawabkan usaha sekolah sendiri dalam meningkatkan pendidikan dan berfungsi sebagai pengamat pasif.
Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Sekolah Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Kasubdit Kelembagaan Sekolah Dit.PSMP Ditjen Mandikdasmen) Depdiknas Yenni Rusnayani mengatakan, sejak 2005 Depdiknas telah mengadopsi program ini dengan bantuan teknis dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Program ini sampai 2008 telah dikembangkan di Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi mencakup 32 kecamatan dari sebanyak 391 SMP negeri dan swasta.
Yenni mengatakan, program REDIP, yang kemudian diubah menjadi program pengembangan SMP berbasis masyarakat (PSBM) sangat cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang menghendaki penyelenggaraan pendidikan melalui prinsip bottom-up, desentralisasi penyelenggaraan, dan partisipasi masyarakat. “Program PSBM memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh kepala sekolah dan juga memberikan dampak untuk peningkatan mutu pembelajaran,” katanya pada REDIP Workshop dan Expo di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (8/07/2008).
Kepala Seksi Perencanaan Subdit Program Dit.PSMP Ditjen Mandikdasmen Depdiknas Supriano mengatakan, hasil yang dicapai melalui program ini adalah terjadinya perubahan pada sekolah, kecamatan, dan masyarakat. Dia mencontohkan, manajemen di sekolah menjadi demokratis dan transparan, pihak kecamatan yang semakin proaktif kepada pendidikan, dan masyarakat lebih peduli terhadap pendidikan. “Orang tua mendukung apa yang dikembangkan oleh sekolah. Semua kegiatan di sekolah selalu dikomunikasikan dan pengembangan sekolah dibicarakan dengan orang tua murid,” katanya.
Dia menyebutkan, program REDIP Government (REDIP G) yang didanai 100 persen APBN sampai 2008 sudah mengalokasikan anggaran hampir Rp.45 milyar untuk tiga kabupaten yakni Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Selain REDIP G, kata dia, juga ada program REDIP Mandiri yang didanai oleh APBD, REDIP Pengembangan, dan REDIP Perluasan Pelaksanaan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Munthoha Nasuha mengatakan, implementasi program REDIP sejak 1999 dimulai dari dua kecamatan, kemudian berkembang menjadi sepuluh kecamatan, dan seluruhnya sebanyak 17 kecamatan. “Awalnya program difokuskan pada bidang manajemen sekolah dengan pola transparansi, sehingga semua rencana anggaran dipaparkan di papan dan di pintu masuk sekolah,” katanya.
Konsultan Nasional REDIP Winarno Surachmad, mengatakan, karakteristik Program REDIP adalah mudah, murah, tanpa resiko, dan low tech. “REDIP menjawab pertanyaan bagaimana mengembangkan pendidikan di daerah berdasarkan kekuatan dari bawah, tanpa duit, dan tanpa ahli,” katanya.
Ketua Tim REDIP-JICA Norimichi Toyomane mengatakan, indikator yang memperlihatkan bahwa program tersebut berhasil yakni, meningkatnya nilai Ujian Nasional, meningkatnya motivasi siswa untuk sekolah, meningkatnya motivasi guru dalam proses belajar mengajar dan juga motivasi dari kepala sekolah dalam memanajemen sekolahnya.

Komunitas Pendidikan Menengah Berbasis TIK Diluncurkan

Semakin majunya era teknologi informasi dan komunikasi membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpikir keras agar pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak ketinggalan. Karenanya, Pemprov DKI mencanangkan Komunitas Pendidikan Menengah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Jakarta di dalam pendidikan SMA dan SMK Negeri. Pencanangan komunitas ini diluncurkan langsung Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta melalui pesan singkat kepada seluruh kepala sekolah yang hadir di Balai Agung, Selasa (14/10).
Kemudian Fauzi Bowo diberikan sebuah spidol oleh ROCI buatan seorang pelajar SMA Negeri di Jakarta. Spidol itu dipakai gubernur untuk menandatangi plakat yang disediakan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) DKI Jakarta. Setelah peluncuran ini, artinya pelajar SMA dan SMK DKI tidak ketinggalan dengan negara maju dan berkembang lainnya. Seperti di Korea Selatan telah ada Cyber Korea 2001, Jepang dengan e-Japan Priority Program, Malaysia dengan Smart School dan negara-negara Eropa yang membangun e-Europe.
Meski baru diluncurkan sekarang, sebenarnya kegiatan pendidikan berbasis TIK telah diawali dengan berbagai kegiatan sejak 2003 antara lain pelaksanaan sistem software administrasi sekolah (SAS) offline dan online pada 2004 dan 2006, dan pemberian fasilitas kepemilikan laptop bagi guru pada 2006. Selain itu penambahan perangkat dan jaringan terus dilakukan. Hingga saat ini seluruh SMA/SMK negeri dan lebih dari 70 persen sekolah swasta sudah tersambung dengan jaringan internet.
Komputer yang terhubung ke internet lebih dari 10 ribu unit, dan 100 sekolah terpasang hotspot, 200 ruang guru dilengkapi LCD. Sedangkan guru yang telah memiliki laptop ada sekitar 7 ribu guru. AKhir tahun ini diharapkan seluruh SMA/SMK swasta sudah terhubung ke jaringan internet. Saat ini, terdapat 116 SMA negeri, 62 SMK negeri, 346 SMA swasta, dan 606 SMK swasta. Seluruh SMA dan SMK Negeri, komputernya telah terkoneksi dengan jaringan internet. Sedangkan untuk SMA dan SMK swasta baru, 60 persen terkoneksi dengan jaringan internet. Saat ini hanya ada 200 ruang kelas yang memakai LCD Projector dari puluhan ribu kelas di SMA dan SMK negeri dan swasta di Jakarta.
“Suatu dosa besar, jika Pemprov DKI dan berbagai instansi pemerintah lainnya tidak bisa menyiapkan murid-murid dalam pendidikan berbasis teknologi” - Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta
Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta menekankan, pemanfaatan TIK untuk SMA dan SMK baik negeri maupun swasta, harus diarahkan untuk peningkatan dan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan dan daya saing, serta peningkatan akuntabilitas dan citra publik. “Suatu dosa besar, jika Pemprov DKI dan berbagai instansi pemerintah lainnya tidak bisa menyiapkan murid-murid dalam pendidikan berbasis teknologi,” katanya dalam acara Pencanangan Komunitas Pendidikan Menengah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Prov DKI Jakarta di Balai Agung, Selasa (14/10).
Karena, murid-murid SMA dan SMK harus siap menjadi basis pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan di masa mendatang. Sebab dengan TIK, secara langsung telah memengaruhi cara belajar siswa untuk mengolah berbagai informasi dari berbagai tempat. “Program ini bertujuan meningkatkan sektor informasi TIK terutama di bidang pendidikan yang akan menjadi kunci sukses negara di masa depan,” ujar dia. Hingga tahun ini, di DKI Jakarta telah ada 10 ribu komputer sekolah telah terhubung internet. Sejumlah sekolah telah dilengkapi dengan wi-fi dan hotspot.
Kendati demikian, terang mantan Wakil Gubernur era Sutiyoso ini, 30 persen SMA masih memiliki sistem komputer yang out of date dan perlu di-upgrade. 30 persen SMA dan SMK telah memiliki laboratorium komputer, tetapi 15 persen diantaranya laboratorium komputernya sangat minim sarananya.
Sementara itu, Margani Mustar, Kepala Dikmenti DKI menyatakan, pencanangan komunitas berbasis TIK ini merupakan upaya untuk membangun kultur yang memotivasi siswa agar mampu mandiri dalam berpikir dan belajar. Pencanangan ini merupakan wujud kolaborasi antara dinas pendidikan menengah dan tinggi, sudin dikmenti, sekolah, telkom, microsoft, oracle education foundation, one`s beyond dan yayasan yang berkecimpung dibidang pendidikan lainnya. “Target ke depan, setiap kelas ada LCD Projector dan komputer. Kemudian ada ruangan khusus untuk multimedia dan local area networking untuk memungkinkan pembelajaran online siswa se-Jakarta,” harap Margani.
Pencanangan Komunitas Pendidikan Menengah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bukan untuk menghilangkan sisi humanisme para siswa, melainkan hanya untuk pembangunan kultur pemanfaatan TIK. Untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, maka masyarakat harus selalu dapat mengakses informasi. Dengan tersedianya infrastruktur TIK, sekolah harus membentuk jejaring antar institusi pendidikan agar dapat saling menukar pengetahuan dan sumber daya.(beritajakarta)